Dipanggil KPK, Ketua BPK RI Jadi Saksi Kasus SPAM Tersangka Rizal Djalil

ADVERTISEMENT

Dipanggil KPK, Ketua BPK RI Jadi Saksi Kasus SPAM Tersangka Rizal Djalil

Farih Maulana Sidik - detikNews
Selasa, 08 Des 2020 13:01 WIB
Ketua BPK Agung Firman Sampurna diperiksa KPK. Ia diperiksa terkait kasus dugaan suap proyek pembangunan sistem penyediaan air minum (SPAM) di Kementerian PUPR.
Ketua BPK RI Agung Firman (Ari Saputra/detikcom)
Jakarta -

Ketua BPK RI Agung Firman Sampurna memenuhi panggilan KPK untuk diperiksa di kasus dugaan suap proyek pembangunan sistem penyediaan air minum (SPAM) di Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (KemenPUPR) tahun anggaran 2017-2018. Agung diperiksa sebagai saksi meringankan bagi tersangka mantan anggota BPK RI Rizal Djalil.

"Jadi saya dipanggil pada hari ini oleh KPK untuk dimintai keterangan sebagai saksi yang meringankan untuk kolega kami Rizal Djalil," kata Agung kepada wartawan seusai pemeriksaan di KPK, Jakarta, Selasa (8/12/2020).

Agung menyebut prihatin terhadap perkara yang menjerat Rizal Djalil. Dia meminta agar bersabar dan tegar dalam menghadapi perkara tersebut.

"Tapi pada saat yang sama, kami juga menyampaikan mendukung sepenuhnya penegakan hukum yang dilakukan oleh KPK," ujar Agung.

Agung menyampaikan, dalam konteks penegakan hukum itu, dia menghormati dan menjunjung tinggi supremasi hukum. Menurutnya, ada dua hal yang perlu diketahui dalam konteks supremasi hukum tersebut.

"Pertama bahwa setiap warga negara itu memiliki kedudukan yang sama di mata hukum, equality before the law. Oleh karena itu, walaupun saya memiliki prefelesi untuk memberikan keterangan saja, tapi saya memilih untuk datang," katanya.

"Saya ingin membuktikan bahwa kami BPK RI committ patuh terhadap ketentuan perundang-undangan, patuh terhadap hukum," sambungnya.

Kemudian kedua, kata dia, bahwa Rizal Djalil, yang telah ditetapkan tersangka, tidak dapat dikatakan bersalah sebelum putusan pengadilan yang berkekuatan tetap. Dia menyebut posisi Rizal Djalil saat ini adalah asas praduga tak bersalah.

"Jadi posisinya beliau adalah ada asas praduga tak bersalah. Beliau memiliki hak untuk membela diri dan punya hak untuk didampingi pembela dalam proses memperjuangkan hak-haknya itu," ucapnya.

Tonton video 'Muhammadiyah Dorong KPK Terapkan Pidana Mati bagi Koruptor Bansos Kemensos':

[Gambas:Video 20detik]



Baca selengkapnya di halaman berikutnya



ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT