.webp)
Wakil Presiden ke-10 dan ke-12 RI Jusuf Kalla (JK) terganggu saat namanya dituding sebagai sosok di balik penangkapan Menteri Kelautan dan Perikanan (KKP) Edhy Prabowo. JK merasa tidak nyaman.
Kasus ini bermula saat rekaman suara Danny Pomanto berdurasi 1 menit 58 detik yang isinya menuding JK di balik penangkapan Edhy Prabowo oleh KPK beredar. Rekaman itu berada dalam sebuah video yang diawali dengan menampilkan wajah Danny Pomanto dan kemudian beralih pada sebuah percakapan yang membahas penangkapan Edhy Prabowo serta tokoh-tokoh yang diuntungkan dalam penangkapan ini.
Danny telah mengakui rekaman tersebut adalah suaranya, tapi dia menegaskan pernyataannya itu keluar di dalam rumahnya yang merupakan ranah privasi. Danny menegaskan perbincangan tersebut sebatas analisis politik dan perbincangan lepas dirinya dengan beberapa orang.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Jadi itu adalah percakapan di dalam rumah saya, dalam rumah saya, orang rekam. Jadi sebenarnya itu adalah percakapan biasa, analisis politik dan hak setiap orang kan begitu. Sebenarnya saya korban ini. Kenapa ada yang rekam dan sebar. Aneh," tutur Danny kepada detikcom.
Merasa dirugikan oleh rekaman tersebut, Danny melalui kuasa hukumnya, Beni Iskandar, melaporkan perekam dan penyebar suaranya tersebut.
"Pelaku yang melakukan perekaman ilegal yang berinisial SM. Efek dari perekaman itu kita juga ikut melaporkan seorang pengacara berinisial YG, yang berdasarkan alat bukti yang kami miliki dia lah yang pertama mem-posting di media sosial, yaitu FB, yang kemudian hal tersebut menjadi viral. Itu yang kita laporkan di Polda khususnya di Reskrim Polda Sulsel," ujar Beni kepada detikcom, Minggu (7/12) lalu.
Beni lalu menjelaskan maksud dari perekaman suara Danny dilakukan secara ilegal. Menurutnya, seharusnya perekaman suara Danny dilakukan dengan izin.
"Perbincangan percakapan itu kan di rumah pribadi klien kami, di ruang tamunya ketika menerima tamu. Jadi klien kami tidak pernah berprasangka buruk kepada siapa pun yang datang bersilaturahmi pada beliau dan tidak menyangka kalau percakapan yang sebenarnya isinya cuma analisa itu direkam," imbuhnya.
Polda Sulsel kini tengah memproses 2 laporan tersebut, yakni laporan putra JK, Solihin dan laporan Danny. Atas tudingan itu, JK melalui juru bicaranya, Husain Abdullah, angkat bicara.
JK Tak Nyaman, Hubungan Antarelite Terganggu
Juru Bicara Wakil Presiden RI ke-12 Jusuf Kalla (JK) Husain Abdullah menyebut JK tidak nyaman dituding sebagai sosok di balik penangkapan Edhy Prabowo oleh KPK. Tudingan kepada JK tersebut dinilai telah mengganggu hubungan antarelite.
"Pak JK dalam posisi tidak nyaman dalam tuduhan itu dan itu mengganggu hubungan antarelite," kata Uceng, sapaan akrab Husain, dalam keterangannya kepada wartawan, Senin (7/12/2020).
Atas adanya tudingan dari calon Wali Kota Makassar Danny Pomanto tersebut, Uceng menyebut pihak JK menyerahkan sepenuhnya kepada penegak hukum. Diketahui, putra JK, yakni Solihin Kalla, telah melaporkan tudingan tersebut ke Polda Sulsel.
"Kita harapkan proses hukum jalan dan di sana kan nanti dibuktikan semua omongan tersebut," kata dia.
Menurut Uceng, yang terpenting saat ini ialah klarifikasi dari pihak KPK soal tudingan Danny Pomanto tersebut.
"Yang dibutuhkan adalah klarifikasi KPK ke Danny, dan ini sekali lagi demoralisasi KPK dan memang harus dipulihkan personal Pak JK," ucapnya.
Uceng meminta Danny lebih berhati-hati dalam berbicara, terlebih Danny merupakan sosok yang pernah menjabat Wali Kota Makassar.
"Analisanya mengada-ada dan bukan kelas pemimpin. Apalagi efeknya karena banyak yang dengar," ujarnya.
Polisi Tunda Penyelidikan hingga Pilwalkot Usai
Polisi menunda penyelidikan kasus tersebut hingga Pilwalkot Makassar selesai. Apa alasannya?
"Untuk progresnya karena ini Pilkada, dan yang dilaporkan tersebut merupakan calon peserta dalam kontestan Pilkada (Pilwalkot Makassar 2020), dan juga agar proses sidiknya tidak dikaitkan politik, maka agenda progresnya kita tunda dulu hingga selesai Pilkada," ujar Kapolda Sulsel Irjen Merdisyam dalam keterangan tertulisnya yang diterima detikcom, Senin (7/12/2020).
IMerdi menyebut penyidik telah menerima laporan dari tim hukum keluarga JK terkait dugaan pencemaran nama baik JK yang dilakukan Danny. Namun untuk menghindari dikaitkan dengan politik Pilwalkot Makassar, maka penyelidikan ditunda.
Merdi menegaskan telah memerintahkan jajarannya untuk memproses tuntas kasus tersebut. Tapi, dia mengingatkan penyidiknya agar memproses kasus tersebut sesuai prosedural.
Merdi menegaskan Polda Sulsel akan mengusut laporan dugaan pencemaran nama baik JK dengan terlapor Danny Pomanto usai Pilwalkot Makassar memilih pasangan calon wali kota-wakil wali kota terpilih.
Selain itu, Merdi juga mengingatkan paslon ataupun tim paslon di Pilwalkot Makasar, bahwa penundaan proses hukum tidak berlaku untuk dugaan tindak pidana pemilihan.
Merdi lalu mengimbau seluruh masyarakat untuk tetap bersama-sama menjaga situasi Kantibmas yang aman dalam mensukseskan Pilkada ini.
KPK Pastikan Penangkapan Edhy Prabowo Murni Hukum
KPK menegaskan penangkapan terhadap Edhy Prabowo murni proses hukum. Juru bicara KPK Ali Fikri mengatakan upaya berbagai pihak untuk menarik KPK ke pusaran politik bukanlah hal baru.
"Kami tegaskan penyidikan yang dilakukan KPK adalah murni proses hukum yang didasarkan pada alat bukti dan tidak ada kaitan dengan hal lain di luar penegakan hukum," kata Ali saat dihubungi, Sabtu (5/12/2020).
Namun dia kembali memastikan pihak yang dipanggil oleh KPK adalah yang terlibat dengan perkara. Ali juga menyebut pihaknya tidak akan terpengaruh upaya politik tersebut. Dia pun meminta masyarakat turut mengawasi kinerja KPK.
Sementara itu, Wakil Ketua KPK Nawawi Pomolango menegaskan kerja KPK untuk penegakan hukum pemberantasan korupsi.
"Kami pastikan kerja dan kerja KPK adalah kerja penegakan hukum pemberantasan korupsi," kata Nawawi kepada wartawan, Minggu (6/12/2020).
Ia mengingatkan semua pihak tidak merusak KPK dengan argumen-argumen yang tidak berdasar. Nawawi menyebut pihaknya bisa melaporkan pihak-pihak yang membuat penyataan tersebut.
"Meminta kepada semua pihak untuk tidak merusak KPK dengan argumen-argumen yang tidak berdasar, bisa saja bagi komisi untuk menindaklanjuti pernyataan-penyataan itu dengan melaporkannya," ujar Nawawi.
