Polri Segera Putuskan Bisa-Tidaknya Perkara Ahmad Yani Naik Penyidikan

Kadek Melda Luxiana - detikNews
Senin, 07 Des 2020 20:20 WIB
Komite Eksekutif Koalisi Aksi Menyelamatkan Indonesia (KAMI), Ahmad Yani (Kadek Melda/detikcom)
Ahmad Yani (Kadek Melda/detikcom)
Jakarta -

Bareskrim Polri akan melakukan gelar perkara kasus yang menjerat petinggi Koalisi Aksi Menyelamatkan Indonesia (KAMI) Ahmad Yani. Gelar perkara dilakukan untuk memutuskan bisa-tidaknya kasus Ahmad Yani naik ke penyidikan.

"Sesuai konfirmasi ke Direktorat Tindak Pidana Siber Polri, bahwasanya penyidik dalam waktu dekat akan melakukan gelar perkara untuk memutuskan kasus ini bisa dinaikkan ke penyidikan atau tidak," kata Karo Penmas Divisi Humas Polri Brigjen Awi Setiyono di Mabes Polri, Jalan Trunojoyo, Jakarta Selatan, Senin (7/12/2020).

Awi menuturkan, kasus yang menjerat Ahmad Yani itu masih satu laporan dengan tersangka ujaran kebencian dalam demo menolak omnibus law yang berujung ricuh, Anton Permana. Namun, kata Awi, berkas perkara keduanya terpisah.

"LP-nya sama dg AP namun berkasnya terpisah. Kita sama-sama tunggu dari hasil gelar perkara tersebut," tuturnya.

Sebelumnya, Ketua Komite Eksekutif Koalisi Aksi Menyelamatkan Indonesia (KAMI), Ahmad Yani, diperiksa Bareskrim Polri selama enam jam. Penyidik mencecar 24 pertanyaan berkaitan dengan kasus ujaran kebencian yang menjerat tersangka Anton Permana.

"Saya menjalani pemeriksaan mulai jam 2 siang sampai baru tadi selesai. Jadi ada beberapa pertanyaan, 24 pertanyaan tapi intinya memang adalah kasusnya saudara Anton Permana," kata Ahmad Yani di Bareskrim Mabes Polri, Jakarta Selatan, Jumat (4/12)

Ahmad Yani keluar dari ruangan penyidik sekitar pukul 19.45 WIB. Selama pemeriksaan, penyidik mengkonfirmasi sejumlah hal berkaitan dengan kepengurusan KAMI hingga hubungan antara dia dan Anton Permana.

"Saya juga ditanyakan sejauh mana kenal Anton Permana. Saya kenal Anton Permana mendekati Deklarasi Koalisi Aksi Menyelamatkan Indonesia, kalau Jumhur saya kenal lama," sebutnya.

"Selain itu menanyakan hal lain, bagaimana KAMI, apakah KAMI itu punya anggota lain, dan sebagainya," lanjutnya.

Tak hanya itu, penyidik turut meminta konfirmasi terkait dua video yang diunggah di YouTube. Penyidik pun, sebut Yani, memperlihatkan unggahan tersebut kepadanya.

"Jadi ada Youtube yang ditanyakan kepada saya dan YouTube itu, ditandatangani oleh presidium KAMI dan itu pernyataan resmi KAMI atas rencana mogok nasional yang dilakukan buruh sebelum pengesahan UU omnibus law. Karena saya baru lihat juga dua (video) YouTube substansinya sama seperti itu," jelasnya.

(gbr/gbr)