.webp)
Pernyataan eks Panglima TNI, Gatot Nurmantyo menimbulkan kontroversi. Gatot menilai TNI saat ini seperti era Orde Baru (Orba).
"Kalau kita melihat perkembangan situasi yang terjadi akhir-akhir ini ada warning, peringatan, bahwa TNI telah terlihat menjadi seperti pada tahun Orde Baru yang lalu," papar Gatot kala menjadi pembicara dalam webinar yang digelar KAMI, Jumat (4/12/2020) malam.
Presidium Koalisi Aksi Menyelamatkan Indonesia (KAMI) melontarkan dugaan ada sejumlah pihak yang berusaha menggiring TNI berpolitik. Dia menilai tindakan itu bisa membuat TNI jatuh pada titik terendah.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Inilah yang dulu menyebabkan ABRI jatuh pada titik paling rendah," ucap Gatot.
Gatot menilai profesionalitas TNI bukan hanya tanggung jawab TNI. Melainkan tanggungjawab semua elemen bangsa.
Komisi I DPR RI kemudian merespons pernyataan Gatot tersebut. Menurut Komisi I TNI profesional.
"Jangan lukai hati prajurit. TNI kita profesional," ujar Ketua Komisi I DPR RI Meutya Hafid kepada wartawan, Sabtu (5/12/2020).
Meutya menyayangkan pernyataan Gatot yang berusaha merendahkan derajat TNI. Dia menilai pernyataan eks Panglima TNI itu meragukan profesionalisme TNI.
"Saya amat menyayangkan statement-statement dari pihak yang berusaha men-downgrade TNI. Statement tersebut dapat dimaknai bahwa ada keraguan dari Pak Gatot bahwa TNI profesional," ucapnya.
Bagaimana respons pemerintah terhadap pernyataan Gatot? Simak pada halaman selanjutnya.
Ketua DPP Partai Golkar ini juga menilai pernyataan Gatot Nurmantyo itu cenderung membuat provokasi yang dapat mengganggu soliditas di lembaga TNI. Menurutnya Meutya, TNI saat ini mendapat kepercayaan yang tinggi di mata publik.
"Justru ketika TNI menjadi salah satu lembaga yang menurut beragam survei mendapat pemeringkatan terbaik di hati masyarakat dan mendapat kepercayaan tinggi dari masyarakat, ada statement-statement yang menurut saya dapat menjadi provokasi dan cenderung diarahkan untuk mengganggu kesolidan di dalam tubuh TNI," ucapnya.
Respons pemerintah terhadap Gatot
Menko Polhukam Mahfud Md mengatakan, setiap orang berhak menilai dan mengkritik. Mahfud menegaskan Indonesia adalah negara demokrasi.
"Terserah saja Pak Gatot Nurmantyo bilang begitu. Setiap orang boleh menilai kemudian mengritik. Ini demokrasi, kritik tak boleh dibungkam selama tak melanggar hukum," kata Mahfud saat dihubungi detikcom, Sabtu (5/12).
Mahfud menegaskan pemerintah juga berhak menjawab kritikan tersebut. Selain itu, pemerintah juga punya hak untuk menilai kritikan.
"Tapi jangan lalu berpikir bahwa pemerintah tidak boleh menjawab kritik, kita juga punya hak menilai balik setiap penilaian," kata Mahfud.
Bagi Mahfud, kritikan adalah vitamin demokrasi. Namun demikian, kritikan itu ada yang benar, ada pula yang salah.
"Kritik merupakan vitaminnya demokrasi. Kritik ada yang benar dan ada yang salah. Yang benar kita akomodasi, yang salah kita bantah dan abaikan," ucap Mahfud.
Sementara itu, Ketua DPP PPP Syaifullah Tamliha meyakini TNI masih profesional. Namun PPP tidak menutup kemungkinan ada oknum TNI yang belum kembali ke khitahnya.
"Secara kelembagaan, TNI masih profesional dan kita juga tidak bisa menutup diri bahwa masih ada oknum TNI yang belum sepenuhnya kembali ke khitahnya," kata Tamliha kepada wartawan, Sabtu (5/12).
Simak pernyataan legislator PDIP nilai Gatot halusinasi pada halaman berikut.
Anggota Komisi I DPR RI itu mengatakan pada era Orde Baru, TNI tidak hanya sebagai alat pertahanan negara, tapi juga sebagai alat pertahanan penguasa dengan keterlibatan ABRI. Pada era itu, tentara turut serta sebagai pelaku politik praktis yang mengawal perintah penguasa atau dikenal dengan istilah Dwifungsi ABRI.
Era sekarang ini, kata Tamliha, TNI tidak turut dalam politik praktis seperti dipilih dalam pemilihan legislatif dan pilkada, kecuali anggota TNI tersebut telah pensiun. Secara institusi, menurut Tamliha, TNI tidak berpolitik praktis.
"Saya mencermati bahwa TNI masih dalam koridor yang benar sebagai alat pertahanan negara sebagaimana amanah Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang TNI," ujarnya.
Legislator dari PDI Perjuangan menilai Gatot tengah berhalusinasi. Hal itu disampaikan oleh politikus PDIP, Charles Honoris.
"Pak Gatot sebagai mantan Panglima TNI justru seperti sedang berhalusinasi di siang bolong. Atau mungkin Pak Gatot sedang membicarakan hasratnya ketika memimpin dulu untuk membawa institusi TNI ke ranah politik praktis?" kata Charles Honoris kepada detikcom, Sabtu (5/12).
Charles yang merupakan Anggota Komisi I DPR RI menepis pernyataan Gatot Nurmantyo. Ia menilai kinerja TNI saat ini justru semakin profesional.
"Sebagai anggota Komisi I yang bertugas mengawasi kinerja TNI kok saya tidak melihat hal itu terjadi ya. Menurut penilaian kami TNI semakin hari semakin profesional menjalankan tugasnya sebagai alat pertahanan negara," ujarnya.
"Justru hari ini TNI semakin menunjukkan jati dirinya sebagai penjaga kedaulatan, konstitusi dan ideologi negara ketika adanya ancaman. TNI sudah bekerja profesional sesuai dengan kewajibannya dalam UU No 34," imbuhnya.
