Round-Up

Terbongkarnya Sindikat Mafia Tanah Didalangi Napi dari Balik Penjara

Tim detikcom - detikNews
Sabtu, 05 Des 2020 08:23 WIB
Polda Metro Jaya bongkar mafia tanah pemalsu sertifikat Rp 6 M.
Polda Metro Jaya membongkar mafia tanah pemalsu sertifikat Rp 6 M. (Karin/detikcom)

Direktur Reskrimum Polda Metro Jaya Kombes Tubagus Ade Hidayat menjelaskan mafia tanah ini bekerja secara sindikat. Nyaris tidak ada pelaku tunggal dalam kejahatan ini.

"Tindak pidana pertanahan hampir tidak pernah dilaksanakan oleh satu orang. Tetapi, dia harus beramean karena, memang terus berpanjang-panjang dan ini banyak terjadi dan alhamdulillah beberapa perkara kita ungkap," ujar Kombes Tubagus Ade di Jakarta, Jumat (4/12/2020).

Dia menjelaskan modus operandi yang dilakukan oleh sindikat ini. Para pelaku melancarkan aksinya dengan membujuk rayu korban dengan berbagai cara, salah satunya menawarkan keuntungan dengan catatan korban mau mengagunkan sertifikat ke bank sebagai modal usaha.

"Upayanya dengan bujuk rayunya agar sertifikat itu berpindah tangan dulu. Sertifikat itu berpindah tangan. Kalau yang ini melalui perbankan, dari perbankan ditebus, setelah ditebus, kemudian ada beberapa hal yang mengakibatkan terjadinya perpindahan hak," tuturnya.

"(Modus perpindahan hak milik) ada bisa (berupa) hibah, waris, jual-beli, dan karena putusan pengadilan. Nah, ini berpindahnya dari satu orang ke orang lain melalui akta jual-beli," katanya.

Tubagus mengungkap pihaknya menerima banyak laporan serupa terkait kasus ini. Masyarakat diimbau lebih waspada agar tidak menjadi korban mafia tanah.

"Oleh karena itu, jangan pernah menjaminkan sertifikat kepada lembaga yang tidak resmi yang nantinya akan hilang, khawatir akan hilang. Kemudian yang menjanjikan kemudahan proses peminjaman ke bank tertentu akhirnya prosesnya berpindah tangan. Setelah berpindah tangan, ini bisa menjadi apa saja, bisa dipalsukan, dan sebagainya," lanjutnya.

Lebih lanjut, Tubagus mengimbau kepada notaris & PPAT agar menjalankan prosedur dalam proses jual-beli dan sejenisnya. Polisi mengimbau agar tidak ada 'figur' lain dalam perpindahan aset seseorang.

"Kalau pihak-pihak harus hadir, ya hadir, kalau mau dicek, ya dicek. Jangan sampai dibuat figur, jangan sampai dibuat hal lain. Dan kalau memberikan sertifikat itu hati-hati betul dan jangan sampai berpindah tangan dengan jelas dan setelahnya kembali ke pemegangnya segera dicek ke BPN. BPN itu ada alat yang bisa menguji apakah sertifikat ini produk BPN atau tidak, karena ada modus yang mungkin akan saya rilis kembali. Karena ada modus sertifikat diambil seolah-olah mau dicek ke BPN kemudian dibuatkan palsunya seperti asli yang palsunya dikembalikan ke pemilik, yang aslinya buat diagunkan," paparnya.


(mea/mea)