Usulan DPRD DKI Jakarta soal rencana kenaikan tunjangan sebesar Rp 8 miliar untuk anggota Dewan menuai polemik. Kenaikan tunjangan yang fantastis di tengah pandemi Corona (COVID-19) dianggap tidak tepat. Akankah usulan itu ditunda?
Awalnya, DPRD DKI Jakarta membuat rancangan anggaran rencana kinerja tahunan (RKT) 2021. Jumlah rancangan anggaran sebesar Rp Rp 8.383.791.000 miliar per anggota dewan per tahun.
RKT DPRD DKI Jakarta terdiri dari pendapatan langsung dan pendapatan tidak langsung. Untuk pendapatan langsung ada tunjangan uang representasi, uang paket, tunjangan keluarga, tunjangan jabatan, tunjangan beras, tunjangan komisi, tunjangan badan, tunjangan perumahan, tunjangan komunikasi, tunjangan transportasi. Bisa dibilang, RKT semacam 'gaji dan tunjangan' per anggota DPRD DKI.
Saat ini, anggota DPRD DKI diketahui menerima gaji dan tunjangan sebesar Rp 129 juta per bulan. Angka tersebut belum dipotong pajak penghasilan (PPh) Rp 18 juta. Apabila sudah dipotong PPh, gaji bersih anggota dewan sebesar Rp 111 juta per bulan di tahun 2020. Dengan demikian, anggota DPRD DKI menerima sekitar Rp 1,3 miliar per tahun.
Menanggapi hal itu, Ketua Komisi A DPRD DKI Jakarta, Mujiyono mengatakan rencana anggaran RKT 2021 itu masih dalam bentuk draf. DPRD DKI Jakarta saat ini tengah mengajukan anggaran untuk tunjangan perumahan dan tunjangan transportasi.
Rencana tersebut sontak menuai beragam tanggapan dari sejumlah anggota DPRD DKI Jakarta. Berikut respons mereka. Selengkapnya di halaman berikutnya.
