Naik Fantastis Tunjangan DPRD DKI Dianggap Tak Tepat di Masa Pandemi

PPP: Tidak Tepat di Masa Pandemi

PPP menilai kenaikan tunjangan Rp 8 miliar lebih dalam kurun waktu satu tahun tersebut tidak tepat dilakukan di masa pandemi COVID-19 ini.

"Memang rasanya kurang tepatlah menaikan tunjangan-tunjangan pada situasi pandemi seperti ini. Apalagi DKI Jakarta merupakan tempat tertinggi penyebaran COVID-19," kata Wasekjen PPP, Achmad Baidowi kepada wartawan, Jumat (4/12/2020).

Baidowi yang akrab dipanggil Awiek menyarankan sebaiknya anggaran kenaikan itu digunakan untuk pemulihan ekonomi untuk warga DKI. Menurutnya, hal itu lebih prioritas untuk dilakukan.

"Saya kira seharusnya dana itu lebih baik untuk pengembangan ekonomi, pemulihan ekonomi artinya untuk kepentingan rakyat. Saya kira itu lebih prioritas dibutuhkan ya," ucapnya.

Selain itu, Anggota Komisi VI DPR RI ini meminta agar ada penjelasan mengenai latar belakang kenaikan anggaran tunjangan anggota DPRD. DKI Jakarta. Terlebih, pandemi COVID-19 masih berlangsung di Tanah Air.

PKB: Untuk Sosialisasi ke Warga

Ketua Fraksi PKB-PPP DPRD DKI Jakarta Hasbiallah Ilyas anggaran kenaikan Rp 8 miliar itu bukan untuk anggota dewan secara pribadi, melainkan lebih untuk kegiatan sosialisasi ke masyarakat.

"Sebenarnya Rp 8 M itu buat lebih banyak sosialisasi ke masyarakat, jangan dianggap bahwa anggota DPRD dapat sekian-sekian, bukan itu operasional di wilayah semuanya, lebih banyak untuk sosialisasi ke masyarakat. Itu kan ada orang bermain di air keruh, menghembuskan per anggota Rp 8 miliar itu dia tidak paham, gimana hitung-hitungannya," kata Hasbiallah, kepada wartawan, Jumat (4/12/2020).

Anggota Komisi A DPRD DKI ini mengambil contoh dalam kegiatan sosialisasi perda yang harus melibatkan masyarakat banyak.

Dalam kegiatan itu, banyak pihak yang terlibat mulai dari catring untuk makan masyarakat sampai transportasi. Menurutnya, keluarnya anggaran itu dapat dipertanggungjawabkan secara jelas.

Hasbiallah mengatakan kegiatan sosialisasi itu diperlukan saat ini. Sehingga masyarakat mengetahui kebijakan yang sedang dijalankan pemda.

NasDem: Rencana Kenaikan Tunjangan Disetujui Semua Fraksi

Wakil Ketua Fraksi NasDem DPRD DKI, Nova Harivan Paloh menyebut rancangan kenaikan tunjangan sebesar Rp 8 miliar itu sudah disetujui semua fraksi di DPRD DKI.

"Ini sudah disepakati seluruh fraksi, dari rapimgab, rapat banggar tidak ada istilahnya yang tidak setuju, ini setuju semua lho, karena satu lagi bahwa kita dalam pandemi ini lebih banyak ke kegiatan masyarakat, ini kan ada dasar hukumnya," kata Nova kepada wartawan, Jumat (4/12/2020).

Nova menjelaskan anggaran Rp 8 miliar itu tidak bukan didapatkan setiap bulannya. Tapi anggaran baru akan dikeluarkan sesuai dengan kegiatan yang akan dilakukan. Dia menegaskan kegiatan itu pun merupakan kegiatan ke masyarakat.

Nova mengatakan rencana anggaran itu belum final. Menurutnya masih bisa direvisi di Kemendagri.

Gerindra Minta Kenaikan Tunjangan Ditunda

Politikus Politikus Partai Gerindra Sodik Mudjahid menyarankan agar kenaikan tunjangan ditunda karena pandemi Corona masih berlangsung.

Anggota Komisi II DPR RI ini menjelaskan 5 faktor yang dapat memengaruhi jumlah gaji dan tunjangan anggota DPRD DKI Jakarta. Sodik menilai persoalan gaji dan tunjangan merupakan hal yang relatif.

"Walaupun sesuai dengan 5 faktor tadi, akan tetapi dalam musim COVID-19 yang banyak menurunkan kemampuan ekonomi rakyat, sebaiknya kenaikan ditunda," kata Sodik kepada wartawan, Jumat (4/12/2020).

Menurut Sodik, kelima faktor yang memengaruhi tunjangan itu meliputi fungsi legislator untuk membuat peraturan daerah, penetapan APBD DKI, dan pengawasan kinerja jajaran Pemprov DKI Jakarta. Selain itu, faktor lainnya juga mencakup kondisi kehidupan DKI Jakarta.

Karenanya, Sodik menilai kenaikan gaji dan tunjangan anggota DPRD DKI Jakarta adalah hal wajar apabila sudah sesuai dengan 5 faktor di atas. Sebaliknya, ia menyebut, jumlah tunjangan akan menjadi tidak wajar jika tidak sesuai dengan 5 faktor tersebut.

PKS: Bukan untuk Anggota, Tapi Sapa Warga

Rencana kenaikan tunjagan Rp 8 miliar disebut tidak masuk ke kantong pribadi anggota DPRD DKI Jakarta.

Ketua Fraksi PKS DPRD DKI Jakarta Mohammad Arifin menegaskan rencana kenaikan tunjangan Rp 8 miliar DPRD untuk kegiatan sosialisasi ke masyarakat.

"Ada usulan penambahan kegiatan anggota DPRD untuk turun menyapa masyarakat agar anggaran DPRD lebih dekat dengan konstituennnya dan dapat menyerap dengan baik aspirasi masyarakat yang akan diperjuangkan di DPRD. Jadi bukan kenaikan tunjangan anggota DPRD," kata Arifin kepada wartawan, Jumat (4/12/2020).

Namun, terkait besar anggarannya, Arifin mengaku tidak mengetahui pasti. Namun dia menyebut anggaran yang diusulkan tidak sampai Rp 8 miliar.

"Itu tidak benar angkanya seperti itu. Apalagi itu bukan kewenangan DPRD, menaikkan tunjangan. Sebab, itu harus diatur dalam pergub setelah disetujui Kemendagri dan Kementerian Keuangan," ujarnya.

"Itu sangat berlebihan, tidak mungkin anggarannya sebesar itu," lanjut Arifin.