DPRD DKI mengusulkan rencana kenaikan tunjangan sebesar Rp 8 miliar. Ketua Fraksi PKB-PPP DPRD DKI Hasbiallah Ilyas anggaran kenaikan itu bukan untuk anggota dewan secara pribadi, melainkan lebih untuk kegiatan sosialisasi ke masyarakat.
"Sebenarnya Rp 8 M itu buat lebih banyak sosialisasi ke masyarakat, jangan dianggap bahwa anggota DPRD dapat sekian-sekian, bukan itu operasional di wilayah semuanya, lebih banyak untuk sosialisasi ke masyarakat. Itu kan ada orang bermain di air keruh, menghembuskan per anggota Rp 8 miliar itu dia tidak paham, gimana hitung-hitungannya," kata Hasbiallah, kepada wartawan, Jumat (4/12/2020).
Anggota Komisi A DPRD DKI ini mengambil contoh dalam kegiatan sosialisasi perda yang harus melibatkan masyarakat banyak. Dalam kegiatan itu, banyak pihak yang terlibat mulai dari catring untuk makan masyarakat sampai transportasi. Menurutnya, keluarnya anggaran itu dapat dipertanggungjawabkan secara jelas.
"Misalkan untuk sosialisasi perda, itu dewan untuk turun ke masyarakat, datanya jelas, pertanggungjawabannya jelas, terus sosialisasi kebangsaan kan juga begitu,
sosialisasi perda, bimtek, reses, itu emang duitnya ke anggota dewan? engga kan, sosialisasi perda kan ke tukang tenda, ke tukang catering, ke masyarakat yang hadir, transportasi masyarakat, reses begitu juga jadi yang ke anggota dewan kemana? sekarang kan kita mau membagi ke masyarakat diomelin," ujar Hasbiallah.
Hasbiallah mengatakan kegiatan sosialisasi itu diperlukan saat ini. Sehingga masyarakat mengetahui kebijakan yang sedang dijalankan pemda.
"Kita kan nggak ingin kejadian kaya omnibus law, itu kan informasi ke masyarakat masuk yang tidak sesuai, hal-hal seperti itu yang kita antisipasi. Toh ini juga sesuai dengan UU, kalau nggak salah itu kan tidak melebihi dari 1 persen, kita kan di bawah 1 persen, nggak ada masalah sebenarnya," tuturnya.
Simak penjelasan soal rencana kenaikan tunjangan di halaman berikut >>>>
