Golkar Kritik Rencana Kenaikan Tunjangan DPRD DKI Saat Pandemi

Rahel Narda Chaterine - detikNews
Jumat, 04 Des 2020 16:31 WIB
Ketua Komisi II DPR Ahmad Doli Kurnia (Mochammad Zhacky/detikcom)
Ketua Komisi II DPR Ahmad Doli Kurnia (Mochammad Zhacky/detikcom)
Jakarta -

DPRD DKI Jakarta mengajukan kenaikan tunjangan anggota Dewan menjadi Rp 8.383.791.000 dalam kurun waktu satu tahun. Partai Golkar mengkritik dan menyarankan agar kenaikan tunjangan ditunda untuk sementara waktu.

"Sementara ditunda saja dulu dan nanti dibahas melihat urgensinya," kata Waketum Partai Golkar Ahmad Doli Kurnia kepada wartawan, Jumat (4/12/2020).

Doli, yang juga menjabat Ketua Komisi II DPR RI, menyayangkan adanya pembicaraan mengenai kenaikan gaji dan tunjangan anggota DPRD DKI. Ia menilai pembahasan tersebut tidak tepat dilakukan saat masa pandemi COVID-19.

"Saya kira dalam situasi pandemi seperti ini, di mana sebagian masyarakat kita sedang mengalami kesulitan ekonomi, sangatlah tidak tepat membicarakan kenaikan gaji dan tunjangan bagi para pejabat," ungkapnya.

Diketahui, DPRD DKI Jakarta membuat rancangan anggaran rencana kinerja tahunan (RKT) 2021. Jumlah rancangan anggaran sebesar Rp Rp 8.383.791.000 miliar per anggota Dewan per tahun.

RKT DPRD DKI terdiri atas pendapatan langsung dan pendapatan tidak langsung. Untuk pendapatan langsung ada tunjangan uang representasi, uang paket, tunjangan keluarga, tunjangan jabatan, tunjangan beras, tunjangan komisi, tunjangan badan, tunjangan perumahan, tunjangan komunikasi, tunjangan transportasi. Bisa dibilang, RKT semacam 'gaji dan tunjangan' per anggota DPRD DKI.

Saat ini, anggota DPRD DKI diketahui menerima gaji dan tunjangan sebesar Rp 129 juta per bulan. Angka tersebut belum dipotong pajak penghasilan (PPh) Rp 18 juta. Apabila sudah dipotong PPh, gaji bersih anggota Dewan sebesar Rp 111 juta per bulan pada 2020. Dengan demikian, anggota DPRD DKI menerima sekitar Rp 1,3 miliar per tahun.

Selengkapnya baca di halaman berikutnya.