Pandemi Corona, KPK: Korupsi Saat Bencana Bisa Diancam Hukuman Mati

Wilda Nufus - detikNews
Jumat, 04 Des 2020 23:31 WIB
Wakil Ketua KPK Nawawi Pomolango mengikuti upacara pelantikan Pimpinan dan Dewan Pengawas KPK di Istana Negara, Jakarta, Jumat (20/12/2019). Presiden Joko Widodo melantik lima pimpinan KPK periode 2019-2023 yakni Firli Bahuri, Alexander Marwata, Lili Pintauli Siregar, Nawawi Pomolango dan Nurul Ghufron. ANTARA FOTO/Akbar Nugroho Gumay/wsj.
Foto: Wakil Ketua KPK Nawawi Pomolango (Antara Foto)
Jakarta -

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyatakan tidak menutup kemungkinan untuk menjerat para koruptor dengan hukuman mati di masa pandemi virus Corona (COVID-19) yang masih mewabah di negeri ini. KPK berharap tidak ada perilaku korupsi lagi yang terjadi di masa sulit seperti ini.

"Benar bahwa Komisi Pemberantasan Korupsi dalam situasi yang kondisi seperti ini, kondisi di mana negeri lagi menghadapi musibah wabah COVID seperti ini, tentu sangat berharap bahwa tidak ada perilaku-perilaku korupsi yang terjadi dalam kondisi yang serba susah seperti ini, sebagaimana juga yang dibutuhkan di dalam pasal 2 ayat 2," kata Wakil Ketua KPK Nawawi Pomolango dalam jumpa pers di Gedung KPK, Jalan Kuningan Persada, Jakarta Selatan, Jumat (4/12/2020).

"Bahwa ancaman hukuman mati bisa saja dilakukan pada mereka yang melakukan tindak pidana korupsi di masa ada bencana nasional, bencana sosial dan sebagainya," imbuhnya.

Nawawi mengatakan pihaknya akan mempertimbangkan terkait tuntutan hukuman mati ini. Nawawi menyebut pandemi Corona bisa dijadikan alasan untuk memperberat hukuman pelaku korupsi.

"Tentu kita akan memperhatikan soal tuntutan ini, itu dijadikan sebagai alasan kondisi ini bisa kami dijadikan alasan untuk memperberat tuntutan yang kami ajukan," kata Nawawi.

Nawawi mengatakan perbuatan korupsi di tengah situasi sulit ini tidak bisa dibenarkan. Untuk itu, ia menyebut akan mempertimbangkan untuk menuntut para pelaku korupsi dengan tuntutan maksimal.

"Setiap tindak pidana korupsi yang berlangsung di tengah situasi negeri dalam keadaan sulit seperti ini, itu menjadi alasan bagi komisi untuk menjadikan kemudian tuntutan itu maksimal paling tidak terhadap mereka mereka yang menjadi tersangka pelaku tindak pidana korupsi," ungkapnya.

Selanjutnya
Halaman
1 2