Ketua NasDem Anggap Kenaikan Tunjangan DPRD DKI Tak Sensitif Situasi Pandemi

Rahel Narda Chaterine - detikNews
Jumat, 04 Des 2020 16:00 WIB
Komisi II DPR mengkaji jenis-jenis sanksi yang akan diberikan kepada peserta Pilkada yang melanggar protokol kesehatan.
Saan Mustopa (Azizah/detikcom)
Jakarta -

DPRD DKI Jakarta tengah mengajukan anggaran untuk kenaikan tunjangan menjadi Rp 8 miliar per anggota. NasDem menyayangkan rencana kenaikan tunjangan DPRD DKI dilakukan di tengah pandemi COVID-19.

"Di saat semua orang sedang mengalami krisis akibat dampak pandemi, di satu sisi ada yang menaikkan pendapatannya. Nah itu kurang pantas," kata Ketua DPP Partai NasDem, Saan Mustopa saat dihubungi, Jumat (4/12/2020).

Wakil Ketua Komisi II DPR RI ini menilai kenaikan tunjangan itu merupakan bentuk ketidakpekaan terhadap situasi pandemi. Ia mengatakan momen kenaikan tunjangan DPRD DKI tidak tepat jika dilakukan saat ini.

"Tentu itu tidak sensitif terhadap situasi, tidak sensitif terhadap situasi, apa, dalam arti pemerintahan yang mengalami kesulitan dan tidak sensitif juga terhadap mereka yang terkena dampak dari pandemi. Jadi waktunya momennya nggak pas lah," ujar Saan.

Lebih lanjut, Saan menyarankan agar kenaikan anggaran tidak diberikan untuk tunjangan anggota. Menurutnya, kenaikan anggaran itu sebaiknya dialihkan untuk penanganan dan dampak dari pandemi COVID-19.

"Ya nggak usah dianggarkan buat itu (tunjangan). Di refocusing aja ke anggaran-anggaran yang memang dibutuhkan oleh masyarakat DKI yang terdampak pandemi. Kedua juga kita kan belum tahu juga kapan pandemi akan berakhir. Lebih baik digunakan untuk recovery pasca pandemi dan sebagainya," ucapnya.

Selain itu, Saan menilai jumlah Rp 8 miliar per anggota dalam satu tahun terlalu besar. Sebab, wilayah administrasi DKI Jakarta cenderung kecil, sedangkan jumlah anggota DPRD cukup banyak.

"Administrasinya kan cuma 6 (wilayah) administrasi. 5 kota, 1 kabupaten, sehingga mereka kalau pun di dapil itu kan, dapil mereka itu kan cukup 1 wilayah administrasi aja kan," ucap Saan.

"Dengan uang sebesar itu memang terlalu besar lah ya dalam menjalankan untuk DKI karena covering wilayahnya juga kecil kalau untuk per anggota. Sementara anggota di DKI itu kan, 1 dapil bisa lebih dari 10 orang. Itu kan besar," imbuhnya.

Diketahui sebelumnya, rancangan anggaran rencana kinerja tahunan (RKT) DPRD DKI Jakarta tahun 2021 menyebut setiap anggota Dewan akan mendapat anggaran Rp 8.383.791.000 dalam kurun waktu satu tahun. Rencana kenaikan tunjangan itu masih dalam bentuk draf yang belum disahkan.

"Draf, jadi memformat kira-kira kalau kalau dari kisi-kisi jadi pendapatan itu ada tunjangan reses, setelah reses kan laporan selesai dapat tunjangan reses tuh, sesuai dengan sosper (kegiatan yang dianggarkan), sosper kan nggak dapat, sosper minta dapat, tunjangan transport, itulah yang dikalkulasi makanya ada pendapatan yang tidak langsung, itu maksudnya benefit yang didapatkan," kata Ketua Komisi A DPRD DKI Mujiyono, Jumat (27/11).

"Kan bedanya sosper, yang naik itu rencana akan diminta naik tunjangan perumahan sama tunjangan transport udah, dan itu nggak gede. Tunjangan transport naik jadi Rp 12 (juta), tunjangan perumahan naiknya Rp 13 (juta) apa berapa ya, pokoknya naiknya Rp 40 (juta)," katanya.

Menurutnya, semua rencana tersebut belum tentu langsung disetujui. Nantinya, Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) akan terlebih dahulu mengkajinya.

"Dokumen yang sifatnya adalah keinginan, forkes, proposal, bukan menjadi lalu diterjemahkan benar-benar dan ini disepakati. Kalau posisinya forkes masih mentah, RAPDB belum selesai, evaluasi DDN (Direktorat Jenderal Otonomi Daerah), kan ada evaluasi DDN nanti, begitu lihat Depdagri lihat ini nggak layak, ditolak sama dia," ucapnya.

(hel/imk)