.webp)
Hashim Djojohadikusumo menepis tuduhan monopoli perizinan ekspor lobster yang menjadi kewenangan Menteri Kelautan dan Perikanan Edhy Prabowo. Hashim justru mengaku pernah memberi usul kepada Edhy Prabowo supaya membuka seluas-luasnya perizinan budi daya dan ekspor lobster.
"Menteri (Menteri Kelautan dan Perikanan) yang lama melarang budi daya lobster, maka kami tidak melakukan. Kami tidak membikin budi daya lobster, apalagi ekspor," kata Hashim dalam konferensi pers di Jetski Cafe, Jakarta Utara, Jumat (4/12/2020).
Hashim tak menampik mengajukan izin budi daya lobster. Dia mengaku sempat menyarankan Edhy agar membuka perizinan seluas-luasnya setahun yang lalu.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Nah, dengan menteri baru, yang kebetulan saja dari Partai Gerindra, kami ajukan, dan waktu itu saya ketemu Pak edhy, tahun lalu, bilang, 'Ed', berapa kali saya wanti-wanti, saya usulkan diberikan izin sebanyak-banyaknya. Saksi hidup ada di belakang saya," sebut Hashim.
"Saya bilang, 'Ed, kalau saya Ed, buka saja, sampai 100 perusahaan buka saja, ke petani, koperasi, buka saja, karena Pak Prabowo tidak mau monopoli, saya tidak suka monopoli dan Partai Gerindra tidak suka monopoli'. Sudah berkali-kali saya sampaikan," imbuhnya.
Hashim menepis jika perusahaan mendapatkan izin ekspor lobster. Menurut Hashim, perusahaannya baru mendapatkan izin budi daya lobster.
"Nah, bulan Mei kami ajukan izin untuk budi daya lobster, itu bulan Mei. Sebulan kemudian kami dapat surat penetapan budi daya, bukan ekspor lobster, budi daya lobster, dengan persyaratan-persyaratan kalau sudah dipenuhi, kalau tadi Pak Hotman (Hotman Paris) katakan kan ada empat syarat, baru bisa ekspor lobster. Sampai sekarang ini, sampai detik ini, kami belum dapat izin lobster dan kami belum melakukan ekspor lobster," papar Hashim.
Seperti diketahui, Menteri Kelautan dan Perikanan Edhy Prabowo terjerat dalam OTT KPK beberapa waktu lalu. Edhy diduga menerima gratifikasi terkait ekspor lobster.
(zak/dhn)
