Pengadilan Agama (PA) di seluruh Indonesia masih memberikan izin kepada puluhan anak menikah setiap harinya. Padahal menurut UU Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan, syarat menikah minimal berusia 19 tahun, baik bagi calon pengantin perempuan maupun bagi calon pengantin pria. Efektifkah UU Nomor 16/20219 itu?
Sebelum UU 16/2019 diketok, syarat minimal menikah adalah usia 19 tahun bagi laki-laki dan 16 tahun bagi perempuan.
"Adanya norma baru tersebut merupakan upaya positif. Namun, untuk mencegah perkawinan anak yang efektif, perlu upaya komprehensif," kata Ketua Komnas Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) Susanto saat dihubungi detikcom, Jumat (4/12/2020).
Namun, untuk mencapai target menghapus pernikahan anak, UU Perkawinan tidak bisa jalan sendirian. Tetapi perlu diikuti oleh berbagai instrumen lain.
"Perlu diikuti kebijakan-kebijakan lain yang mendukung," ujar Susanto.
Pernikahan anak mempunyai berbagai latar belakang yang beragam. Instrumen hukum tidak bisa menyelesaikan masalah sepenuhnya bila latar belakang itu tidak diselesaikan oleh pemangku kebijakan lainnya.
"Contoh sebagian daerah membiayai biaya sekolah secara gratis hingga SLTA. Ini kebijakan positif yang mendukung pencegahan perkawinan usia anak," ucap Susanto.
Selain itu, di UU 16 Tahun 2019 juga masih diberi ruang dispensasi menikah bagi yang belum 19 tahun. Hal itu dipakai ruang oleh hakim untuk menilai apakah dispensasi layak diberikan atau tidak.
"Apalagi dalam UU Perkawinan tersebut ada ruang untuk dispensasi. Maka hakim mesti menggunakan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 sebagai acuan mengadili permohonan dispensasi kawin secara ketat mengikuti norma tersebut semata-mata untuk kepentingan terbaik bagi anak," beber Susanto.
Apa alasan Pengadilan Agama mengizinkan pernikahan anak? Simak di halaman berikutnya.
