Sidang Kasus Djoko Tjandra

Imigrasi Disebut Sempat Ragukan Keaslian Surat Red Notice Djoko Tjandra

Zunita Putri - detikNews
Kamis, 03 Des 2020 18:01 WIB
Sejumlah anggota Polri menjadi saksi di sidang lanjutan untuk terdakwa Djoko Tjandra. Sidang tersebut digelar di Pengadilan Tipikor, Jakarta.
Djoko Tjandra (Ari Saputra/detikcom)
Jakarta -

Jaksa mengungkapkan adanya komunikasi antara Divhubinter Polri dan Ditjen Imigrasi terkait sengkarut urusan red notice Interpol atas nama Joko Soegiarto Tjandra alias Djoko Tjandra. Seperti apa?

Komunikasi itu diungkap jaksa dalam sidang red notice Djoko Tjandra di PN Tipikor Jakarta, Jalan Bungur Besar Raya, Jakarta Pusat, Kamis (3/12/2020). Komunikasi yang diungkap jaksa itu tertuang terjadi antara mantan Sekretaris National Central Bureau (Ses NCB) Interpol Indonesia Brigjen Nugroho Slamet Wibowo dan Irjen Reinhard Silitonga, yang dulu menjabat Dirjen Imigrasi.

"BAP anda bahwa bulan Mei 2020 saya dihubungi Saudara Irjen Pol Reinhard Silitonga yang saya tahu menjabat di Dirjen Imigrasi bermaksud konfirmasi kebenaran, konfirmasi kebenaran surat Divhubinter Polri kepada Dirjen Imigrasi up Dirwasdakim Nomor B103652020 NCB DIV HI 5 Mei 2020, perihal penyampaian penghapusan Interpol red notice, dan saya menjawab bahwa surat tersebut benar, dan benar saya tanda tangan surat tersebut. Selain itu, tidak ada pembicaraan lagi antara saya dengan Irjen Pol Reinhard Silitonga, benar?" tanya jaksa.

Slamet membenarkan BAP itu. Slamet mengatakan Irjen Reinhard saat itu ragu akan kebenaran surat Divhubinter terkait permohonan penghapusan Interpol red notice.

"Ada. Saya dihubungi oleh Irjen Pol Reinhard Silitonga untuk menanyakan kebenaran surat ini dikirim Interpol atau bukan, lalu saya jawab betul dikirim Interpol, ya sudah selesai," kata Slamet.

"Jadi Saudara Saksi dihubungi karena (Irjen Reinhard) ragu maka bertanya, sampai harus tanya apakah surat ini dari Kadivhubinter, dan benar isinya gitu?" tanya jaksa lagi.

"Ya, hanya begitu," jawab Slamet singkat.

Dalam surat dakwaan Irjen Napoleon Bonaparte disebut dia memerintahkan Brigjen Slamet untuk menyurati imigrasi terkait penghapusan red notice Djoko Tjandra sehingga Imigrasi menghapus DPO Djoko Tjandra. Brigjen Slamet juga menandatangani surat permohonan yang ditujukan Imigrasi itu.

Berikut alurnya:

- Pada 4 Mei 2020, Djoko Tjandra kembali memberikan uang lagi ke Irjen Napoleon melalui Tommy Sumardi sebesar USD 150 ribu. Setelah menerima uang itu, Irjen Napoleon kembali menugaskan Kombes Tommy untuk membuat surat Divhubinter Polri perihal pembaharuan data Interpol Notice ke Ditjen Imigrasi, adapun isinya adalah menyampaikan penghapusan Interpol Red Notice.

- Pada tanggal 5 Mei 2020 sekira pukul 13.13 WIB, Tommy Sumardi dan Brigjen Prasetijo Utomo menemui Irjen Napoleon Bonaparte di ruang Kadivhubinter di gedung TNCC Mabes Polri lantai 11. Kemudian Tommy Sumardi menyerahkan uang USD 20 ribu ke Irjen Napoleon.

Setelah menerima uang itu, Napoleon kembali bersurat ke Ditjen Imigrasi yang isi suratnya menginformasikan bahwa Interpol Red Notice atas nama Joko Soegiarto Tjandra telah terhapus dari sistem basis data Interpol. Surat itu ditandatangani oleh Sekretaris NCB Interpol Indonesia oleh Brigjen Nugroho Slamet Wibowo.

- Pada tanggal 13 Mei 2020, Ferry Tri Ardhiansyan selaku Kepala Seksi Pencegahan Subdit Cegah Tangkal Dirwasdakim pada Ditjen
Imigrasi, setelah mendapatkan disposisi dari Sandi Andaryadi sebagai Kepala Sub Direktorat Cegah Tangkal Dirwasdakim pada Ditjen Imigrasi, melakukan penghapusan status DPO atas nama Joko Soegiarto Tjandra alias Djoko Tjandra dari sistem ECS pada SIMKIM Ditjen Imigrasi.

Karena Imigrasi menghapus status DPO Djoko Tjandra, Djoko Tjandra bisa masuk wilayah Indonesia dan mengajukan Peninjauan Kembali pada Juni 2020 di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan.

Dalam sidang ini yang duduk sebagai terdakwa adalah Djoko Tjandra. Djoko Tjandra didakwa bersama rekannya, Tommy Sumardi memberi suap 2 jenderal Polri berkaitan dengan menghapus status buron Djoko Tjandra yang saat itu buron kasus korupsi hak tagih (cessie) Bank Bali.

Dua jenderal itu adalah Irjen Napoleon Bonaparte yang saat itu menjabat sebagai Kadivhubinter Polri dan Brigjen Prasetijo Utomo yang saat itu menjabat Kepala Biro Kordinator Pengawas PPNS Bareskrim Polri.

(zap/dhn)