Sidang Majelis Umum PBB mengesahkan secara konsensus resolusi tentang kerja sama antarnegara dalam melindungi pelaut (seafarers) di tengah masa pandemi COVID-19 pada 1 Desember 2020. Menlu Retno Marsudi mengatakan hal ini adalah salah satu strategi untuk melindungi ABK.
"Upaya yang dilakukan di PBB ini adalah bagian langkah strategis Indonesia untuk melindungi para ABK kita," kata Retno, dalam jumpa pers virtual, Kamis (3/12/2020).
Adapun judul resolusi PBB itu secara tepatnya adalah 'International Cooperation to address challenges faced by seafarers as a result of the COVID-19 to support global supply chains'. Resolusi PBB yang digagas Indonesia ini disponsori 71 negara anggota PBB, termasuk Australia, Jerman, Amerika Serikat, dan Rusia.
Retno mengungkap hal ini merupakan resolusi pertama Sidang Majelis Umum PBB terkait pelaut dan pengelolaan arus barang secara global. Adapun resolusi ini terdapat 3 poin penting bagi Indonesia, salah satunya karena banyak WNI yang berprofesi sebagai pelaut.
"Terobosan ini memiliki makna penting bagi Indonesia setidaknya dari 3 hal, yaitu Indonesia sebagai negara maritim dan negara kepulauan terbesar, banyaknya WNI kita yang berprofesi sebagai pelaut, dan arti penting global supply chains untuk pemulihan ekonomi global," ujar Retno.
Retno menambahkan Indonesia menempati urutan ketiga terbesar yang memiliki tenaga pelaut di dunia setelah RRT dan Filipina. Sementara itu, berdasarkan data UN Conference on Trade and Development (UNCTAD), terdapat sekitar 2 juta pelaut di dunia yang bekerja di lebih dari 980.000 kapal komersial dan mengangkut lebih dari 11 miliar ton produk perdagangan global.
Retno mengungkap beberapa hal penting yang diangkat resolusi tersebut antara lain menetapkan pelaut sebagai pekerja sektor penting (key workers), meminta pemerintah dan berbagai stakeholders terkait untuk memastikan pelaksanaan protokol keselamatan bagi pelaut, termasuk dalam hal pergantian kru, fasilitasi perjalanan, repatriasi, dan akses terhadap layanan kesehatan.
Ia menyebut resolusi PBB tersebut salah satu upaya strategis Indonesia untuk melindungi para ABK. Retno menyatakan diplomasi perlindungan tidak hanya memastikan perlindungan ABK yang sedang bekerja di kapal, tapi juga dari sisi norm-setting internasional di PBB.
"Selain melindungi yang sedang bekerja, kita juga mencetak sebuah norm-setting internasional mengenai pelindungan ABK di PBB," imbuhnya.
Selain untuk perlindungan ABK, resolusi PBB ini sekaligus sejalan dengan upaya peningkatan perdagangan internasional dan kelancaran transportasi laut, khususnya di masa pandemi, untuk menggerakkan ekonomi.
Retno mengatakan sektor perkapalan mengangkut 80 persen produk perdagangan dunia dan memainkan peran penting dalam menghadapi tantangan COVID-19, khususnya dalam mengangkut obat-obatan, alat-alat kesehatan, makanan, serta kebutuhan pokok lainnya.
"Indonesia akan terus berupaya memastikan agar isu ini dapat menjadi perhatian di forum-forum multilateral sesuai kepentingan nasional Indonesia," ungkapnya.
