.webp)
Aksi Benny Wenda, pimpinan United Liberation Movement for West Papua (ULMWP), mengumumkan pembentukan pemerintahan sementara Papua Barat dianggap cuma gimik. Benny cuma dianggap mencari perhatian.
Anggota Komisi I DPR RI dari Fraksi Golkar, Christina Aryani, menilai Benny cuma memanfaatkan momen 1 Desember yang diklaim kelompok proseparatis Papua sebagai hari kemerdekaan Papua Barat.
"Tiap kali 1 Desember always the same thing, mereka kan selalu memanfaatkan momen itu. Nah sekarang masalahnya mau gimana? Lepas dari Indonesia? Ya nggak bisalah, kita mengakui NKRI itu satu," kata Christina di kompleks gedung MPR/DPR, Senayan, Jakarta, Rabu (2/12/2020).
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Upaya mencari perhatian ini bukan yang pertama dilakukan Benny cs. Kelompok ini juga selalu mencari perhatian tiap menjelang Sidang Umum Persatuan Bangsa-Bangsa (PBB).
Namun faktanya, publik internasional pun tetap mengakui Papua bagian dari Indonesia.
"Mereka pasti mencoba gimik-gimik baru untuk menarik perhatian bahkan kayak di sidang PBB, itu kan kita lihat ada pattern, ada pola yang selalu diambil ya namanya orang usaha ya pasti segala sesuatu dilakukan," kata Ketua DPP Golkar ini.
Lebih telak, deklarasi sepihak yang dilakukan Benny dinilai tidak punya dasar. Guru besar hukum internasional dari Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Prof Hikmahanto Juwana, menilai deklarasi itu pun tidak diakui negara lain.
"Kalaulah ada yang mengakui, negara-negara yang mengakui ada negara Pasifik yang secara tradisional mendukung Papua merdeka. Negara-negara ini tidak bisa menjadi dasar bagi pengakuan pemerintahan sementara yang dibentuk," kata Hikmahanto dalam keterangan yang diterima, Rabu (2/12).
Bahkan, aksi sepihak Benny pun tak mendapat dukungan dari Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat-Organisasi Papua Merdeka (TPNPB-OPM). TPNPB-OPM menolak mengakui Benny Wenda sebagai presiden sementara Negara Republik Papua Barat (NRPB).
Mereka juga tak mengakui klaim terbentuknya NRPB karena Benny melakukan deklarasi dari Inggris, yang dinilai sebagai negara asing serta berada di luar wilayah hukum. Mereka juga tak mengakui klaim Benny karena berstatus warga negara Inggris sehingga masuk kategori warga negara asing (WNA). Mereka menyatakan mosi tak percaya kepada Benny Wenda.
Simak video 'Respons Polri soal Benny Wenda Bentuk Pemerintahan Papua':
Apa dan di mana Benny Wenda mendeklarasikan pemerintahan sementara Papua Barat? Silakan baca di halaman selanjutnya.
Sebelumnya, pengumuman soal Papua Barat ini disampaikan Benny Wenda di akun Twitternya, Selasa (1/12). TPNPB-OPM menyebut Benny melakukan deklarasi dari Inggris, yang dinilai sebagai negara asing serta berada di luar wilayah hukum. Dan mereka menolak Benny karena berstatus warga negara Inggris sehingga masuk kategori warga negara asing (WNA). Sehingga mereka pun menyatakan mosi tak percaya kepada Benny Wenda.
"Today, we announce the formation of our Provisional Government of #WestPapua. From today, December 1, 2020, we begin implementing our own constitution and reclaiming our sovereign land," tulis Benny Wenda seperti dilihat Rabu (2/12).
Deklarasi ULMWP Diselidiki Polri
Polri menyelidiki pimpinan ULWMP, Benny Wenda, yang mengumumkan pemerintahan pembentukan sementara Papua Barat secara sepihak. Polri akan menyelidiki terkait dugaan makar atas pembentukan pemerintahan sementara itu.
"Dilakukan penyelidikan dulu," kata Kadiv Humas Polri Irjen Argo Yuwono saat dihubungi, Rabu (2/12).
Argo menyebut pihak Polri tidak bisa langsung memutuskan apakah hal tersebut terkait upaya makar dari kelompok Benny Wenda. Dia menyatakan pihaknya akan memastikan terlebih dahulu deklarasi tersebut.
Sementara itu, Polda Papua mengatakan kondisi di Bumi Cenderawasih saat ini masih kondusif, tidak ada masalah apa pun. Polda Papua mengatakan pernyataan yang diumumkan Benny Wenda tidak berpengaruh bagi warga di Papua.
"Papua aman, kondusif, tidak ada masalah apa-apa," kata Kabid Humas Polda Papua Kombes Ahmad Musthofa Kamal ketika dihubungi, Rabu (2/12).
"Nggak ada pengaruh oleh warga Papua di Papua," ujarnya.
TNI menyatakan kondisi di Papua aman. Kepala Penerangan Komando Gabungan Wilayah Pertahanan III (Kapen Kogabwilhan III) Kolonel Czi IGN Suriastawa mengatakan deklarasi tersebut pun tak berpengaruh terhadap penugasan satuan tugas (satgas) di Papua.
"Kondisi aman terkendali, karena tidak ada pengaruhnya terhadap penugasan satgas di Papua khususnya dalam menjaga keutuhan NKRI dan mendukung program pemerintah untuk memajukan Papua dan Papua Barat dengan pembangunan di segala sektor oleh pemerintah," kata Kolonel Suriastawa kepada wartawan, Rabu (2/12).
Dia mengatakan deklarasi tersebut juga tak berpengaruh di masyarakat Papua. Kondisi di Papua saat ini dilaporkan kondusif. Deklarasi yang dilakukan Benny diduga upaya makar atas pemerintahan Indonesia. Dia menyerahkan penanganan dugaan makar tersebut kepada pihak kepolisian.
"Indikasi mengarah ke sana (makar). Biar polisi yang tangani. Dan perlu diketahui BW (Benny Wenda) bukan warga Indonesia, apa bisa dibilang makar? Polisilah yang lebih paham tentang itu," kata dia.
