Round-Up

Gimik Deklarasi Tanpa Dasar Pemerintahan Sementara Papua

Tim detikcom - detikNews
Kamis, 03 Des 2020 05:52 WIB
Ilustrasi Papua yang digunakan Jokowi saat sampaikan duka cita untuk korban banjir Sentani. (Dok Twitter @jokowi)
Foto: Ilustrasi Papua (Dok Twitter @jokowi)
Jakarta -

Aksi Benny Wenda, pimpinan United Liberation Movement for West Papua (ULMWP), mengumumkan pembentukan pemerintahan sementara Papua Barat dianggap cuma gimik. Benny cuma dianggap mencari perhatian.

Anggota Komisi I DPR RI dari Fraksi Golkar, Christina Aryani, menilai Benny cuma memanfaatkan momen 1 Desember yang diklaim kelompok proseparatis Papua sebagai hari kemerdekaan Papua Barat.

"Tiap kali 1 Desember always the same thing, mereka kan selalu memanfaatkan momen itu. Nah sekarang masalahnya mau gimana? Lepas dari Indonesia? Ya nggak bisalah, kita mengakui NKRI itu satu," kata Christina di kompleks gedung MPR/DPR, Senayan, Jakarta, Rabu (2/12/2020).

Upaya mencari perhatian ini bukan yang pertama dilakukan Benny cs. Kelompok ini juga selalu mencari perhatian tiap menjelang Sidang Umum Persatuan Bangsa-Bangsa (PBB).

Namun faktanya, publik internasional pun tetap mengakui Papua bagian dari Indonesia.

"Mereka pasti mencoba gimik-gimik baru untuk menarik perhatian bahkan kayak di sidang PBB, itu kan kita lihat ada pattern, ada pola yang selalu diambil ya namanya orang usaha ya pasti segala sesuatu dilakukan," kata Ketua DPP Golkar ini.

Lebih telak, deklarasi sepihak yang dilakukan Benny dinilai tidak punya dasar. Guru besar hukum internasional dari Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Prof Hikmahanto Juwana, menilai deklarasi itu pun tidak diakui negara lain.

"Kalaulah ada yang mengakui, negara-negara yang mengakui ada negara Pasifik yang secara tradisional mendukung Papua merdeka. Negara-negara ini tidak bisa menjadi dasar bagi pengakuan pemerintahan sementara yang dibentuk," kata Hikmahanto dalam keterangan yang diterima, Rabu (2/12).

Bahkan, aksi sepihak Benny pun tak mendapat dukungan dari Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat-Organisasi Papua Merdeka (TPNPB-OPM). TPNPB-OPM menolak mengakui Benny Wenda sebagai presiden sementara Negara Republik Papua Barat (NRPB).

Mereka juga tak mengakui klaim terbentuknya NRPB karena Benny melakukan deklarasi dari Inggris, yang dinilai sebagai negara asing serta berada di luar wilayah hukum. Mereka juga tak mengakui klaim Benny karena berstatus warga negara Inggris sehingga masuk kategori warga negara asing (WNA). Mereka menyatakan mosi tak percaya kepada Benny Wenda.

Simak video 'Respons Polri soal Benny Wenda Bentuk Pemerintahan Papua':

[Gambas:Video 20detik]



Apa dan di mana Benny Wenda mendeklarasikan pemerintahan sementara Papua Barat? Silakan baca di halaman selanjutnya.