Sidang Kasus Suap Pinangki

Pinangki Sempat Ajukan Banding Terkait Penonaktifan Status PNS-Jaksa

Zunita Putri - detikNews
Senin, 30 Nov 2020 18:59 WIB
Pinangki Sirna Malasari kembali mengikuti sidang lanjutan kasus suap di Pengadilan Tipikor, Jakarta, Senin (30/11/2020). Sidang menghadirkan 6 orang saksi.
Pinangki Sirna Malasari (Ari Saputra/detikcom)
Jakarta -

Pinangki Sirna Malasari menjelaskan tentang status pekerjaannya saat ini. Pinangki menyebut saat ini dirinya dihentikan sementara sebagai PNS dan jaksa karena kasus dugaan terima suap terkait fatwa Mahkamah Agung (MA) Djoko Tjandra.

Pinangki juga mengaku sudah mengajukan banding atas status penonaktifan sementara ini. Namun belum selesai dan lebih dulu kasusnya disidangkan di PN Tipikor.

"Kemudian untuk yang terakhir kemarin saya mengajukan banding karena itu adalah hukuman disiplin tingkat berat. Jadi saya mengajukan banding, tapi karena sudah diproses dan menjadi tersangka di perkara korupsi, maka saya diberhentikan sementara 8 Agustus 2020," ujar Pinangki dalam sidang di PN Tipikor Jakarta, Jalan Bungur Besar, Jakarta Pusat, Senin (30/11/2020).

"Saya diberhentikan sementara menjadi PNS dan jaksa," tambah Pinangki.

Sebelumnya, Luphia Claudia Huae yang bertugas sebagai pemeriksa intelijen pada Inspektorat V Jaksa Agung Muda Bidang Pengawasan Kejaksaan Agung (Janwas Kejagung) mengatakan Pinangki diberi sanksi pembebasan dari jabatan struktural karena kasus viral foto bersama Djoko Tjandra saat menjadi buron perkara pengalihan hak tagih (cessie) Bank Bali dan kasus pelanggaran pergi dinas ke luar negeri tanpa izin.

"Berdasarkan klarifikasi, kemudian ditindaklanjuti inspeksi kasus, kemudian ada penjatuhan hukuman disiplin terhadap terdakwa, yakni pada 20 Juli 2020 dengan surat Wakil Jaksa Agung RI tanggal 29 Juli 2020 dengan penjatuhan hukuman disiplin tingkat berat: pembebasan dari jabatan struktural," kata Luphia.

Dalam sidang ini Pinangki didakwa menerima suap USD 500 ribu dari USD 1 juta yang dijanjikan oleh Djoko Tjandra. Uang suap itu diterima Pinangki untuk mengurus fatwa Mahkamah Agung (MA) melalui Kejagung agar pidana penjara yang dijatuhkan pada Djoko Tjandra berdasarkan putusan PK (Peninjauan Kembali) Nomor 12 Tanggal 11 Juni 2009 tidak bisa dieksekusi sehingga Djoko Tjandra bisa kembali ke Indonesia tanpa harus menjalani hukuman pidana.

Putusan PK itu berkaitan dengan perkara cessie Bank Bali. Saat itu Pinangki menjabat jaksa di Kejagung.

Pinangki didakwa Pasal 5 ayat 2 juncto Pasal 5 ayat 1 huruf a Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (selanjutnya disebut UU Tipikor) subsider Pasal 11 UU Tipikor. Pinangki juga didakwa Pasal 3 UU Nomor 8 Tahun 2010 tentang pencucian uang serta didakwa terkait pemufakatan jahat pada Pasal 15 juncto Pasal 5 ayat 1 huruf a UU Tipikor subsider Pasal 15 juncto Pasal 13 UU Tipikor.

(zap/dhn)