Sidang Kasus Suap Pinangki

Ternyata Pinangki Pernah Disanksi Turun Jabatan Sebelum Urusan Djoko Tjandra

Zunita Putri - detikNews
Senin, 30 Nov 2020 13:41 WIB
Sidang Pinangki Sirna Malasari
Sidang lanjutan yang menjerat Pinangki Sirna Malasari menghadirkan jaksa pemeriksa etik dari Kejaksaan Agung. (Zunita Amalia Putri/detikcom)
Jakarta -

Rekam jejak seorang Pinangki Sirna Malasari selama menjabat jaksa dibongkar dalam persidangan. Ternyata, sebelum terjerat perkara suap dari Joko Soegiarto Tjandra alias Djoko Tjandra, Pinangki pernah dijatuhi sanksi disiplin terkait urusan lain.

Adalah Luphia Claudia Huae yang bertugas sebagai pemeriksa intelijen pada Inspektorat V Jaksa Agung Muda Bidang Pengawasan Kejaksaan Agung (Janwas Kejagung) yang membeberkan perihal Pinangki. Dia mengaku memeriksa Pinangki secara etik sewaktu foto Pinangki bersama Djoko Tjandra terbongkar ke publik. Dari pemeriksaan itu, Luphia memeriksa rekam jejak Pinangki.

"Berdasarkan data yang ada di sistem pengawasan, saat kita mau pengajuan penjatuhan hukuman disiplin, kita tentunya akan teliti data apakah ada penjatuhan hukuman disiplin sebelumnya agar jadi pertimbangan," ujar Luphia saat bersaksi dalam lanjutan persidangan di Pengadilan Tipikor Jakarta, Jalan Bungur Raya, Jakarta Pusat, Senin (30/11/2020).

"Maka ditemukan bahwa saudara Pinangki Sirna Malasari pada tahun 2012 berdasarkan Keputusan Wakil Jaksa Agung RI Nomor Kep-014/WJA/01/2012 tanggal 13 Januari 2012 pernah dijatuhi hukuman disiplin tingkat sedang berupa penurunan pangkat setingkat lebih rendah selama 1 tahun," imbuhnya.

Namun Luphia mengaku lupa kasus apa yang membuat Pinangki diberi sanksi penurunan pangkat itu. Lantas dari data itu, disebut Luphia, menjadi pertimbangan pemberian sanksi etik untuk Pinangki terhadap kasus viral foto bersama Djoko Tjandra saat menjadi buron perkara pengalihan hak tagih (cessie) Bank Bali.

"Berdasarkan klarifikasi, kemudian ditindaklanjuti inspeksi kasus, kemudian ada penjatuhan hukuman disiplin terhadap terdakwa, yakni pada 20 Juli 2020 dengan surat Wakil Jaksa Agung RI tanggal 29 Juli 2020 dengan penjatuhan hukuman disiplin tingkat berat: pembebasan dari jabatan struktural," kata Luphia.

Hukuman etik itu disebut Luphia karena Pinangki dianggap telah melakukan perbuatan tercela dan melakukan perjalanan dinas tanpa izin pada tahun 2019. Luphia mengatakan ada 9 perjalanan dinas tanpa izin selama 2019 yang dilakukan Pinangki.

"Sebelas kali perjalanan dinas di tahun 2019 itu pada 26 Maret, 22 Mei, 1 Juni, 26 Juni, 9 Agustus, 3 September, 4 Oktober, 19 November, 10 November, 25 November, dan 19 Desember. Itu ada dua yang dapat izin yaitu pada tanggal 1 Juni dan 3 September, dengan demikian (sisanya) tidak dapat izin," kata Luphia.

Dalam sidang ini Pinangki didakwa menerima suap USD 500 ribu dari USD 1 juta yang dijanjikan oleh Djoko Tjandra. Uang suap itu diterima Pinangki untuk mengurus fatwa Mahkamah Agung (MA) melalui Kejagung agar pidana penjara yang dijatuhkan pada Djoko Tjandra berdasarkan putusan PK (Peninjauan Kembali) Nomor 12 Tanggal 11 Juni 2009 tidak bisa dieksekusi sehingga Djoko Tjandra bisa kembali ke Indonesia tanpa harus menjalani hukuman pidana.

Putusan PK itu berkaitan dengan perkara cessie Bank Bali. Saat itu Pinangki menjabat jaksa di Kejagung.

Pinangki didakwa Pasal 5 ayat 2 juncto Pasal 5 ayat 1 huruf a Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (selanjutnya disebut UU Tipikor) subsider Pasal 11 UU Tipikor. Pinangki juga didakwa Pasal 3 UU Nomor 8 Tahun 2010 tentang pencucian uang serta didakwa terkait pemufakatan jahat pada Pasal 15 juncto Pasal 5 ayat 1 huruf a UU Tipikor subsider Pasal 15 juncto Pasal 13 UU Tipikor.

Simak video 'Pinangki 2 Kali Kena Hukuman Disiplin Akibat Perjalanan Dinas Tanpa Izin':

[Gambas:Video 20detik]



(zap/dhn)