.webp)
Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengingatkan para jaringan mafia yang mengambil manfaat dengan cara tidak wajar terhadap Pekerja Migran Indonesia (PMI). Jokowi tidak akan memberikan toleransi terhadap keberadaan para mafia tersebut.
"Semua pihak harus terlibat secara sinergis untuk membuat PMI mampu bersaing di pasar global, untuk melindungi hak-hak PMI, untuk menyejahterakan PMI dan keluarganya, dan menjadikan PMI menjadi duta bangsa Indonesia di masyarakat internasional," kata Jokowi dalam keterangan tertulis Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI), Sabtu (28/11/2020).
Jokowi menghadiri kegiatan Musyawarah Nasional (Munas) Apjati yang digelar di Bandung, Jawa Barat, secara virtual, Jumat (27/11). Dalam kegiatan tersebut turut juga dihadiri oleh Kepala BP2MI, Benny Rhamdani. Sejalan dengan pernyataan Jokowi, Benny menyebut BP2MI memiliki komitmen yang sangat kuat untuk menyatakan perang terhadap sindikat pengiriman ilegal PMI.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"BP2MI tidak akan pernah menghentikan peperangan ini, kecuali para sindikat tersebut kembali ke jalan yang benar dan tidak melakukan kejahatan pengiriman PMI secara ilegal," tegas Benny.
 Presiden Jokowi dan Kepala BP2MI Benny Rhamdani dalam Musyawarah Nasional (Munas) Apjati. (Foto: dok. Istimewa) |
Selengkapnya simak di halaman berikutnya:
Dalam Munas Apjati 2020, Benny mengajak seluruh stakeholder, utamanya Perusahaan Penempatan Pekerja Migran Indonesia (P3MI) yang tergabung dalam APJATI, memberikan dampak besar bagi perwujudan pelindungan PMI yang berorientasi pada keselamatan, kemerdekaan, dan kesejahteraan PMI.
"Harus menjadi prinsip bagi kita semua bahwa keselamatan, kemerdekaan dan kesejahteraan PMI adalah perlindungan yang menjadi hukum tertinggi yang harus ditegakkan semua pihak, untuk mewujudkan pelindungan PMI secara menyeluruh sebagai warga negara VVIP yang perlu dilindungi dari ujung rambut hingga ujung kaki," jelas Benny.
Lebih jauh, Benny mengatakan asosiasi P3MI yang dalam hal ini adalah Apjati, merupakan mitra dialog strategis pemerintah dalam penyusunan kebijakan terkait tata kelola pelindungan PMI yang dilakukan atas dasar kemanusiaan yang berpihak pada PMI.
"Pemerintah sadar memiliki berbagai keterbatasan. Tidak mungkin tata kelola penempatan dan pelindungan PMI dilakukan sendiri oleh pemerintah. Sehingga sinergi dan kolaborasi, kerjasama dan sama-sama bekerja antara BP2MI dan Asosiasi P3MI, menjadi penting dan strategis dalam menjawab tantangan-tantangan ke depan," katanya.
Benny mengapresiasi pemilihan tempat penyelenggaraan Munas Apjati 2020 di Bandung, Jawa Barat. Setidaknya, kata dia, ada tiga alasan yang melatarbelakangi hal tersebut. Pertama, menurut Brouwer, tanah Pasundan diciptakan oleh Tuhan saat tersenyum.
Kedua, Jawa Barat adalah kantong PMI dimana sepertiga dari 3,7 juta PMI yang diberangkatkan secara prosedural adalah PMI yang berasal dari Jabar, namun sebaliknya juga tercatat sebagai provinsi dengan PMI non prosedural terbanyak. Dan ketiga, yang penting untuk diapresiasi adalah Jabar merupakan satu-satunya provinsi di Indonesia yang sedang mempersiapkan regulasi Perda Pelindungan PMI.
