Kasus Kerumunan Massa HRS Naik Penyidikan, FPI: Diskriminasi Hukum

Ibnu Hariyanto - detikNews
Sabtu, 28 Nov 2020 05:57 WIB
Aziz Yanuar (Tiara Aliya Azzahra/detikcom).
Foto: Aziz Yanuar (Tiara Aliya Azzahra/detikcom).
Jakarta -

Polisi menaikkan status kasus kerumunan massa acara Habib RIzieq Syihab (HRS) di Petamburan, Jakarta Pusat dan Megamendung, Jawa Barat ke tahap penyidikan. FPI menyebut hal tersebut sebagai diskriminasi hukum terhadap Habib Rizieq.

"Kalau itu terjadi maka diskriminasi hukum dan kriminalisasi ulama dan habaib nyata jelas terang benderang," kata Wakil Sekretaris Umum FPI, Aziz Yanuar saat dihubungi, Jumat (27/11/2020).

Menurut Aziz, peristiwa kerumunan massa yang abai protokol kesehatan juga banyak terjadi wilayah Indonesia. Namun, bedanya kerumunan massa di sejumlah daerah itu tidak diproses hukum.

"Kerumunan tidak jaga jarak terjadi masif di Solo, Surabaya, Banyumas, Indramayu, Pekalongan, Banjarmasin, Magelang bahkan kemarin di Minahasa Sulut begitu luar biasa tak ada sama sekali tindakan hukum apapun. Begitu juga acara penolakan HRS yang juga tidak jaga jarak berlangsung marak di Pekanbaru dan Surabaya serta NTT oleh para pribadi-pribadi kebal hukum dan sanksi. Sementara acara yang dihadiri HRS yang sudah dijalankan dengan mitigasi serius dan bahkan karena di luar perkiraan akhirnya sudah disanksi malah dicari dan dibuat-buat pidana," ungkapnya.

Aziz pun berharap kepolisian bisa bersikap adil dalam penegakan hukum. Ia mengatakan negara bisa hancur jika ketidakadilan ada dimana-mana.

"Kita tidak ingin diperlakukan khusus hanya ingin keadilan. Janganlah kebencian atau ketidaksukaan kita membuat kita tidak adil. Hancurnya negeri antara lain karena ketidakadilan di mana-mana," tuturnya.

Simak juga video 'Polisi Sebut Ada Pidana dalam Kerumunan Acara Habib Rizieq':

[Gambas:Video 20detik]



Penjelasan polisi soal kasus kerumunan massa Habib Rizieq naik penyidikan di halaman berikutnya>>>

Selanjutnya
Halaman
1 2