Pengacara Klaim Eks KaPN Jakut Buktikan Nurhadi Tak Tunda Eksekusi PT MIT

Tim detikcom - detikNews
Jumat, 27 Nov 2020 22:33 WIB
Eks Ketua PN Jakut Lilik Mulyadi jadi saksi di sidang Nurhadi, Jumat (27/11/2020).
Foto: Eks Ketua PN Jakut Lilik Mulyadi jadi saksi di sidang Nurhadi. (Zunita/detikcom)
Jakarta -

Pengacara eks Sekretaris Mahkamah Agung (MA) Nurhadi, Muhammad Rudjito memberi tanggapan soal keterlibatan kliennya dalam upaya penundaan eksekusi dalam perkara antara PT MIT dan PT KBN. Ia mengatakan keterangan saksi eks Kepala PN Jakut, Lilik Mulyadi menegaskan jika Nurhadi tak terlibat dalam upaya penundaan eksekusi itu.

"Jadi hari ini yang sudah diperiksa adalah Pak Lilik Mulyadi, Beliau dulunya adalah KPN Jakarta Utara, di mana Beliau yang mengeluarkan surat penetapan penangguhan eksekusi. Nah persoalannya kan di sini, menurut dakwaan itukan disebutkan yang mengupayakan penundaan itu adalah terdakwa satu dan terdakwa dua, dalam hal ini adalah Pak Nurhadi dan Saudara Rezky. Tapi secara tegas tadi saksi Pak Lilik Mulyadi menegaskan, tidak ada upaya ataupun permintaan dari Pak Nurhadi untuk melakukan penundaan eksekusi," kata Rudjito kepada wartawan, Jumat (27/11/2020).

Rudjito menyebut Lilik mengaku tidak pernah dihubungi oleh pihak manapun soal penundaan eksekusi putusan PN Jakut tersebut. Untuk itu, Rudjito mengatakan dakwaan jaksa yang menyebut Nurhadi dan Rezky terlibat dalam upaya penundaan eksekusi terkait perkara PT MIT dan PT KBN itu tidak benar.

"Bahkan tadi disebutkan juga tidak pernah ada orang yang menghubungi Pak Lilik agar dilakukan penangguhan eksekusi atas putusan Mahkamah Agung. Jadi tidak benar dakwaan itu yang mengatakan bahwa, penundaan eksekusi itu dilakukan atas upaya dari terdakwa satu dan terdakwa dua, dalam hal ini Pak Nurhadi dan Rezky, itu yang pertama dan kenal saja tidak," ujarnya.

Selain itu, Rudjito juga menyinggung soal kesaksian Lilik perihal surat keputusan terkait among tamu di pernikahan anak Nurhadi. Ia menyebut surat keputusan kepanitian pernikahan itu umum terjadi di lingkungan Mahkamah Agung, tak hanya di pernikahan anak Nurhadi.

"Jadi surat keputusan kepanitiaan sebagai among tamu itu tidak saja diberikan atau terkait dengan perkawinannya putrinya Pak Nurhadi. Semua pejabat di lingkungan Mahkamah Agung kalau ada acara pernikahan, semua Ketua Pengadilan Negeri dipastikan sebagai among tamu," ujarnya.