.webp)
KPK menangkap Wali Kota Cimahi Ajay Muhammad Priatna dalam operasi tangkap tangan (OTT). Total KPK era kepemimpinan Firli Bahuri telah melakukan lima kali OTT.
Berdasarkan catatan detikcom, KPK era Firli dalam seminggu terakhir ini juga telah melakukan OTT terhadap Menteri Kelautan dan Perikanan (KKP) Edhy Prabowo dkk. Artinya, dalam minggu ini KPK telah melakukan OTT dua kali.
Sebelum Ajay, KPK era Firli sudah melakukan OTT kepada eks komisioner KPU Wahyu Setiawan, Bupati Sidoarjo, pejabat UNJ, Bupati Kutai Timur, dan Menteri KKP Edhy Prabowo. Namun, terkait OTT pejabat UNJ, perkara itu diserahkan ke Polda Metro Jaya dan kini kasusnya sudah disetop.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Ajay terjerat OTT KPK karena diduga menerima suap terkait perizinan rumah sakit. Ajay ditangkap pukul 10.30 WIB tadi, dan saat ini Ajay dalam perjalanan menuju ke KPK.
"Benar (ada OTT Wali Kota Cimahi)," kata Wakil Ketua KPK Nurul Ghufron saat dimintai konfirmasi detikcom, Jumat (27/11/2020).
Nantinya para pihak yang ditangkap itu akan menjalani pemeriksaan intensif di KPK. KPK memiliki waktu 1x24 jam untuk menentukan status hukum para pihak yang terjerat OTT.
Penjelasan mengenai OTT KPK terhadap pejabat UNJ hingga kasusnya disetop oleh Polda Metro Jaya:
KPK mengatakan OTT pejabat UNJ terkait dugaan pungli THR. Deputi Penindakan KPK, Karyoto mengatakan KPK bekerja sama dengan Inspektorat Jenderal Kemendikbud menangkap Kabag Kepegawaian UNJ, Dwi Achmad Noor pada 20 Mei 2020.
Karyoto mengatakan penangkapan itu bermula informasi dari pihak Itjen Kemendikbud terkait adanya penyerahan uang di lingkungan Kemendikbud. Penyerahan uang itu diduga dilakukan dari pihak Rektor UNJ kepada pejabat di Kemendikbud.
KPK langsung melakukan sejumlah pemeriksaan saksi-saksi mulai dari Rektor UNJ Komarudin hingga sejumlah pejabat UNJ dan Kemendikbud. Karyoto mengatakan belum ditemukan adanya unsur pejabat negara dalam kasus tersebut sehingga kasus dugaan pungli pejabat UNJ diserahkan ke Polda Metro Jaya.
Setelah melewati serangkai proses penyelidikan, Polda Metro Jaya menghentikan kasus tersebut. Polisi menyebut kasus tersebut dihentikan karena tidak ditemui unsur pidana.
Kabar penghentian kasus itu disampaikan Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Yusri Yunus di Mapolda Metro Jaya, Jalan Sudirman, Jakarta Selatan, Kamis (9/7/2020).
"Kita sudah gelar perkara bersama-sama teman-teman KPK dan Bareskrim. Ditarik kesimpulan yang kita dapat berdasarkan fakta-fakta hukum yang didapat, penyelidik Subdit Tipikor Ditreskrimsus Polda Metro Jaya berpendapat bahwa tidak menemukan suatu peristiwa tindak pidana korupsi," kata Yusri.
Sementara itu, Direktur Reserse Kriminal Khusus Polda Metro Jaya Kombes Roma Hutajulu menyatakan dana yang awalnya diduga pungli ternyata diberikan secara sukarela tanpa sepengetahuan penerima.
Simak juga video '2 Stafsus Edhy Prabowo di Kasus Ekspor Benur Serahkan Diri ke KPK':
OTT kepada eks Komisioner KPU Wahyu Setiawan
KPK melakukan OTT terhadap eks Komisioner KPU Wahyu Setiawan pada 8-9 Januari 2020. OTT tersebut terkait kasus suap pergantian antarwaktu (PAW) anggota DPR RI. Dalam OTT itu KPK menetapkan 4 orang tersangka yakni Wahyu Setiawan, eks Caleg PDIP Harun Masiku, Saeful Bahri dan orang kepercayaan Wahyu Agustiani Tio Fridelina.
Dalam kasus suap PAW anggota DPR itu hanya satu tersangka yang hingga kini belum tertangkap yakni Harun Masiku Padahal, tiga tersangka lain yakni Saeful Bahri, Wahyu Setiawan, dan Agustiani Tio Fridelina sudah divonis bersalah.
Saeful divonis 1 tahun 8 bulan penjara dan denda Rp 150 juta subsider 4 bulan kurungan. Saeful, yang juga kader PDIP, dinyatakan hakim bersalah memberikan suap kepada Wahyu Setiawan saat menjabat komisioner KPU.
Hakim meyakini Saeful memberikan suap secara bertahap dan bersama-sama Harun Masiku, yang hingga kini belum tertangkap. Adapun pemberian pertama sebesar SGD 19 ribu atau setara dengan Rp 200 juta diserahkan pada 17 Desember 2019. Pemberian kedua sebesar SGD 38.350 atau setara dengan Rp 400 juta diserahkan pada 26 Desember 2019 oleh Saeful kepada Agustiani Tio Fridelina.
Kemudian, Wahyu Setiawan divonis 6 tahun penjara dan denda Rp 150 juta subsider 4 bulan kurungan. Sementara Agustiani Tio Fridelina divonis 4 tahun penjara dan denda Rp 150 juta subsider 4 bulan kurungan.
Pembacaan vonis untuk Wahyu dan Tio dilakukan pada 24 Agustus 2020. Keduanya terbukti bersalah menerima suap dari Saeful dan Harun.
OTT terhadap Bupati Sidoarjo
KPK melakukan OTT kepada Bupati nonaktif Sidoarjo, Saiful Ilah pada 7 Januari 2020. Penangkapan Saiful Ilah ini hampir bersamaan dengan OTT Wahyu Setiawan. OTT terhadap Saiful Ilah terkait dengan suap pembangunan proyek di Kabupaten Sidoarjo.
Ada 6 orang termasuk Saiful Ilah yang ditetapkan sebagai tersangka. Para tersangka sudah dinyatakan bersalah dan dijatuhi vonis oleh majelis hakim. Untuk Saiful Ilah divonis 3 tahun penjara dan denda Rp 200 juta subsider 6 bulan. Saiful dinyatakan terbukti bersalah karena menerima suap total senilai Rp 600 juta.
Sunarti Setyaningsih divonis dengan hukuman pidana penjara 1 tahun 6 bulan dan denda Rp 100 juta subsider 6 bulan. Kemudian, Judi Tetrahastoto dan Sanadjihitu Sangaji mendapat vonis sama, yakni pidana penjara 2 tahun penjara dan denda Rp 150 juta subsider 6 bulan.
OTT terhadap Bupati Kutai Timur
KPK melakukan OTT terhadap Bupati Kutim Ismunandar dan istrinya Encek Unguria R yang juga menjabat Ketua DPRD Kutai Timur pada Kamis (2/7) malam. OTT ini terkait kasus dugaan suap proyek infrastruktur di Kutai Timur. Ada tujuh tersangka dijerat KPK.
Berikut ini identitas ketujuh tersangka tersebut:
Sebagai penerima
-Ismunandar selaku Bupati Kutai Timur;
-Encek UR Firgasih selaku Ketua DPRD Kutai Timur;
-Suriansyah selaku Kepala BPKAD,
-Aswandi selaku Kadis PU;
-Musyaffa selaku Kepala Bapenda.
Sebagai pemberi
-Aditya Maharani selaku kontraktor;
-Deky Aryanto selaku rekanan.
KPK mengatakan total uang disita dalam OTT itu senilai Rp 170 juta dan beberapa tabungan dengan total saldo sekitar Rp 4,8 miliar. Penerimaan suap itu diduga terkait sejumlah pembangunan proyek infrastruktur di Kutai Timur tahun 2019-2020.
KPK menduga ada sejumlah penerimaan uang dari kontraktor Aditya Maharani untuk Ismunandar. KPK menduga Ismunandar menerima uang THR untuk keperluan kampanyenya pada Pilkada 2020.
Selain kepada Ismunandar, KPK menduga uang itu diberikan kepada Kepala Bapenda Kutai Timur Musyaffa, Kepala BPKAD Suriansyah, dan Kadis PU Kutai Timur Aswandini, masing-masing Rp 100 juta. Khusus Ismunandar, dia mendapat Rp 125 juta untuk kepentingan kampanye.
KPK menyebut Kepala Bapenda Kutai Timur Musyaffa menerima uang senilai Rp 4,8 miliar dari kontraktor terkait dengan sejumlah proyek di Kutai Timur. KPK juga menyebut Encek diduga menerima uang sejumlah Rp 200 juta. Diduga uang itu diterima Encek karena Ismunandar mengamankan anggaran proyek di Pemkab Kutai Timur agar para kontraktor tidak mendapat potongan anggaran.
OTT terhadap Menteri KKP Edhy Prabowo
Edhy Prabowo ditangkap KPK pada Selasa (24/11) menjelang tengah malam di Bandara Soekarno-Hatta, Cengkareng. Saat itu Edhy Prabowo turun dari pesawat yang mengantarkannya dari Jepang.
Sebelumnya, Edhy Prabowo dan rombongannya melakukan kunjungan ke Hawaii, Amerika Serikat (AS), lalu pulang ke Indonesia dengan transit dulu di Jepang. Total ada 17 orang yang diamankan KPK, termasuk istri Edhy Prabowo bernama Iis Rosita Dewi.
Iis dilepas KPK. Iis tidak ditetapkan menjadi tersangka.
Di Amerika Serikat, Edhy Prabowo disebut berbelanja sejumlah barang mewah saat kunjungan kerja dengan menghabiskan uang Rp 750 juta. Uang yang dipakai Edhy Prabowo diduga hasil dari kasus ekspor benih lobster atau benur.
Wakil Ketua KPK Nawawi Pomolango mengatakan sejumlah barang mewah yang dibeli Edhy Prabowo dan istri antara lain jam tangan Rolex, tas Tumi, tas Louis Vuitton, hingga baju Old Navy. Transaksi dilakukan pada 21-23 November 2020.
Dalam OTT ini, KPK menetapkan 7 tersangka.
Sebagai penerima:
1. Edhy Prabowo (EP) sebagai Menteri KKP;
2. Safri (SAF) sebagai Stafsus Menteri KKP;
3. Andreau Pribadi Misanta (APM) sebagai Stafsus Menteri KKP;
4. Siswadi (SWD) sebagai Pengurus PT Aero Citra Kargo (PT ACK);
5. Ainul Faqih (AF) sebagai Staf istri Menteri KKP; dan
6. Amiril Mukminin (AM)
Sebagai pemberi:
7. Suharjito (SJT)
