Wali Kota Cimahi Tangkapan Kelima KPK Era Firli Bahuri

Farih Maulana Sidik - detikNews
Jumat, 27 Nov 2020 14:26 WIB
Wali Kota Cimahi Ajay Priatna
Wali Kota Cimahi Ajay Muhammad Priatna (Whisnu Pradana)
Jakarta -

KPK menangkap Wali Kota Cimahi Ajay Muhammad Priatna dalam operasi tangkap tangan (OTT). Total KPK era kepemimpinan Firli Bahuri telah melakukan lima kali OTT.

Berdasarkan catatan detikcom, KPK era Firli dalam seminggu terakhir ini juga telah melakukan OTT terhadap Menteri Kelautan dan Perikanan (KKP) Edhy Prabowo dkk. Artinya, dalam minggu ini KPK telah melakukan OTT dua kali.

Sebelum Ajay, KPK era Firli sudah melakukan OTT kepada eks komisioner KPU Wahyu Setiawan, Bupati Sidoarjo, pejabat UNJ, Bupati Kutai Timur, dan Menteri KKP Edhy Prabowo. Namun, terkait OTT pejabat UNJ, perkara itu diserahkan ke Polda Metro Jaya dan kini kasusnya sudah disetop.

Ajay terjerat OTT KPK karena diduga menerima suap terkait perizinan rumah sakit. Ajay ditangkap pukul 10.30 WIB tadi, dan saat ini Ajay dalam perjalanan menuju ke KPK.

"Benar (ada OTT Wali Kota Cimahi)," kata Wakil Ketua KPK Nurul Ghufron saat dimintai konfirmasi detikcom, Jumat (27/11/2020).

Nantinya para pihak yang ditangkap itu akan menjalani pemeriksaan intensif di KPK. KPK memiliki waktu 1x24 jam untuk menentukan status hukum para pihak yang terjerat OTT.

Penjelasan mengenai OTT KPK terhadap pejabat UNJ hingga kasusnya disetop oleh Polda Metro Jaya:

KPK mengatakan OTT pejabat UNJ terkait dugaan pungli THR. Deputi Penindakan KPK, Karyoto mengatakan KPK bekerja sama dengan Inspektorat Jenderal Kemendikbud menangkap Kabag Kepegawaian UNJ, Dwi Achmad Noor pada 20 Mei 2020.

Karyoto mengatakan penangkapan itu bermula informasi dari pihak Itjen Kemendikbud terkait adanya penyerahan uang di lingkungan Kemendikbud. Penyerahan uang itu diduga dilakukan dari pihak Rektor UNJ kepada pejabat di Kemendikbud.

KPK langsung melakukan sejumlah pemeriksaan saksi-saksi mulai dari Rektor UNJ Komarudin hingga sejumlah pejabat UNJ dan Kemendikbud. Karyoto mengatakan belum ditemukan adanya unsur pejabat negara dalam kasus tersebut sehingga kasus dugaan pungli pejabat UNJ diserahkan ke Polda Metro Jaya.

Setelah melewati serangkai proses penyelidikan, Polda Metro Jaya menghentikan kasus tersebut. Polisi menyebut kasus tersebut dihentikan karena tidak ditemui unsur pidana.

Kabar penghentian kasus itu disampaikan Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Yusri Yunus di Mapolda Metro Jaya, Jalan Sudirman, Jakarta Selatan, Kamis (9/7/2020).

"Kita sudah gelar perkara bersama-sama teman-teman KPK dan Bareskrim. Ditarik kesimpulan yang kita dapat berdasarkan fakta-fakta hukum yang didapat, penyelidik Subdit Tipikor Ditreskrimsus Polda Metro Jaya berpendapat bahwa tidak menemukan suatu peristiwa tindak pidana korupsi," kata Yusri.

Sementara itu, Direktur Reserse Kriminal Khusus Polda Metro Jaya Kombes Roma Hutajulu menyatakan dana yang awalnya diduga pungli ternyata diberikan secara sukarela tanpa sepengetahuan penerima.

Simak juga video '2 Stafsus Edhy Prabowo di Kasus Ekspor Benur Serahkan Diri ke KPK':

[Gambas:Video 20detik]