Kemenag Siapkan Naskah Khotbah Jumat, DMI Bandingkan dengan Soeharto

Nur Azizah Rizki Astuti - detikNews
Kamis, 26 Nov 2020 08:14 WIB
DMI mengeluarkan surat edaran mengenai pelaksanaan salat Jumat dua gelombang. Namun Masjid Agung Al Barkah, Kota Bekasi, tetap melaksanakn salat satu gelombang.
Ilustrasi salat Jumat (Rengga Sancaya/detikcom)
Jakarta -

Dewan Masjid Indonesia (DMI) menilai Kementerian Agama (Kemenag) tidak perlu menyiapkan naskah khotbah Jumat untuk penceramah. DMI pun membandingkan dengan Presiden ke-2 RI Soeharto, yang disebut menyukai berbagai macam khotbah Jumat.

"Kalau menurut saya, sebenarnya tidak perlu, apalagi di alam demokratis sekarang. Pak Harto saja justru suka berkenan menyimak hidangan khotbah berbagai macam, baik sipil maupun militer," kata Sekjen DMI Imam Addarquthni kepada wartawan, Rabu (25/11/2020).

Menurut Imam, naskah khotbah yang disiapkan biasanya dilakukan oleh negara-negara kerajaan, seperti Malaysia dan Brunei Darussalam, untuk menghindari kritik kepada raja. Jika Kemenag menyiapkan naskah khotbah Jumat, menurut Imam, akan menimbulkan sejumlah penafsiran.

"Di Indonesia, kalau khotbah juga harus baca teks yang disiapkan pemerintah cq Kemenag, sebenarnya akan mengundang berbagai penafsiran, di samping hal itu tidak lazim," ujarnya.

Imam lalu merinci sejumlah penafsiran yang bisa saja timbul jika Kemenag menyiapkan naskah khotbah Jumat. Di antaranya Kemenag kurang percaya pada khotib atau dai, mendorong totalitarianisme pemerintahan agama, hingga menyebut Menteri Agama (Menag) Fachrul Razi terjangkit islamophobia atau fobia terhadap Islam.

"Menteri Agama sedang kejangkitan semacam islamophobia entah ringan atau berat. Tren campur tangan negara dalam detail urusan agama untuk arti lain bahwa Menteri Agama sedang mengeksperimentasi terwujudnya Indonesia sebagai negara agama," ujarnya.

Tak hanya itu, penafsiran yang bisa muncul menurut Imam adalah Menag Fachrul kurang kerjaan dan tengah bereksperimen untuk mendapatkan pujian dari Presiden Joko Widodo (Jokowi). Kaitan Kemenag dengan kepentingan politik juga disebut Imam bisa menjadi bagian dari penafsiran yang muncul.

"Pemerintah cq Kemenag ingin mengendalikan masjid secara politik. Kemenag/Menteri Agama sedang di bawah kendali kepentingan politik tertentu atas nama negara. Pemerintah cq Kemenag/Menteri Agama ingin mengukur loyalitas umat Islam pada pemimpin nasional," ungkap Imam.

"Mungkin ada agenda besar politik nasional di balik kreativitas Kemenag/Menteri Agama terkait rencana penyiapan teks khotbah untuk masjid. Secara posisional, kreativitas rejimentasi (penyeragaman) khotbah ini karena Kemenag/Menteri Agama masih merasa sebagai militer dan bukan sipil (civilian) meski sudah pensiun," lanjut dia.

Ada penafsiran lain menurut Imam yang berkaitan dengan reshuffle kabinet. Simak di halaman selanjutnya.

Selanjutnya
Halaman
1 2