.webp)
Wakil Gubernur DKI Jakarta Ahmad Riza Patria mengatakan sekolah di Jakarta sudah siap menggelar proses pembelajaran tatap muka. Namun, kata Riza, ada sejumlah hal yang harus diperhatikan sebelum sekolah dibuka kembali di masa pandemi COVID-19.
"Kami sudah siap sebetulnya, tapi kesiapan itu tidak serta-merta berarti kita langsung buka. Karena untuk membuka tatap muka banyak sekali yang harus menjadi perhatian," ujar Riza di gedung DPRD DKI Jakarta, Jalan Kebon Sirih, Jakarta Pusat, Rabu (25/11/2020).
Riza menjelaskan hal utama yang menjadi pertimbangan itu mengenai fakta dan data penyebaran COVID-19 di Jakarta. Kemudian ada persetujuan dari wali murid.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Pertama yang harus menjadi perhatian adalah sejauh mana fakta dan data angka penyebaran dan potensi penyebaran yang ada di DKI Jakarta. Kedua yang tidak kalah penting adalah harus mendapat persetujuan atau juga izin dari para wali murid. Jadi kalaupun kami memperbolehkan atau membuka, orang tua punya hak untuk tidak mengirimkan anaknya sekolah," katanya.
"Kami tidak ingin kalau kami buka tapi ternyata tidak mendapat dukungan dari orang tua, anak-anak tidak diperkenankan sekolah. Itu artinya kebijakan yang kami ambil tidak seiring dengan harapan orang tua. Kami ingin kebijakan ini diambil seirama dan seiring dengan harapan semua pihak karena yang utama bagi kami adalah keselamatan," ucap Riza.
Lebih lanjut, Riza mengatakan pihaknya tidak ingin gegabah dalam membuat kebijakan. Riza mengatakan Pemprov DKI Jakarta tidak ingin ketika sekolah dibuka kembali dapat menciptakan klaster penularan virus Corona baru.
"Presiden di beberapa kesempatan menyampaikan, prioritas utama adalah keselamatan. Nah ini anak-anak kita, kita tak ingin seperti negara-negara lain di masa pandemi banyak negara yang akhirnya membuka sekolah dan ternyata terjadi kluster baru, ditutup kembali. Nah kita tidak ingin. Jadi dalam mengambil kebijakan pemprov sangat hati-hati melibatkan para pakar, ahli pendidikan, psikolog, para epidemiologi, semua kita libatkan ya," imbuh Riza.
Diketahui, Mendikbud Nadiem Makarim mengeluarkan kebijakan terkait sekolah tatap muka di tengah pandemi. Nadiem kini memperbolehkan pembelajaran tatap muka di sekolah mulai 2020/2021.
"Pemerintah pada hari ini melakukan penyesuaian kebijakan untuk memberikan kewenangan kepada pemerintah daerah, kanwil atau kantor Kemenag untuk menentukan pemberian izin pembelajaran tatap muka di sekolah-sekolah di bawah kewenangannya," kata Nadiem Makarim dalam siaran YouTube Kemendikbud RI, Jumat (20/11).
Nadiem menyebut pihaknya sudah mengevaluasi hasil SKB empat menteri sebelumnya. Nadiem melihat situasi hari ini bahwa hanya 13 persen sekolah yang melakukan pembelajaran tatap muka dan sebesar 87 persen masih belajar dari rumah.
Nadiem menegaskan sekolah pembelajaran jarak jauh atau PJJ punya dampak negatif terhadap siswa maupun orang tua. Dampak itu termasuk psikososial.
"Mulai Januari 2021, ada tiga pihak yang menentukan apakah sekolah itu boleh dibuka atau tidak. Yang pertama adalah pemdanya sendiri, pemda atau dalam situasi yang lain kanwil atau kantor Kemenag," ucap Nadiem.
