Pemerintah Dukung Inisiatif Swasta Produksi Vaksin dalam Negeri

Inkana Putri - detikNews
Selasa, 24 Nov 2020 18:08 WIB
Moeldoko
Foto: dok. BNPB
Jakarta -

Pemerintah mendukung kemandirian dalam bidang farmasi, terutama di tengah pandemi COVID-19. Hal ini tertuang dalam Instruksi Presiden Nomor 6 Tahun 2016 tentang Percepatan Pengembangan Industri Farmasi dan Alat Kesehatan. Swasta pun didorong agar dapat membangun pabrik vaksin.

"Pembangunan pabrik vaksin yang dilakukan oleh swasta ini untuk memperkuat industri vaksin yang sudah dibangun oleh BUMN Biofarma sejak lama dan menjadi kebanggaan Indonesia di pasar global. Ini harus kita siapkan sebagai langkah preventif dalam global public health emergency," ujar Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko dalam keterangan tertulis, Selasa (24/11/2020).

Hal tersebut ia sampaikan saat menghadiri groundbreaking pembangunan pabrik vaksin PT Jakarta Biopharmaceutical Industry (JBio) di Kawasan Industri Cikande, Serang, Banten.

Moeldoko menjelaskan pembangunan pabrik juga bertujuan memperkuat dan mendukung percepatan penanganan pandemi. Hal ini dilakukan melalui produksi berbagai vaksin seperti vaksin COVID, TBC, meningitis dan vaksin lainnya.

Ia menambahkan Kantor Staf Presiden (KSP) yang berfungsi sebagai delivery unit untuk pengendalian program strategis nasional melihat percepatan produksi vaksin merupakan suatu prioritas nasional.

"Kami mendukung dan mendorong anak bangsa untuk berkarya memproduksi vaksin dalam negeri baik BUMN Biofarma dengan Sinovac, lembaga Eijkman dengan vaksin Merah Putih, termasuk pihak swasta lainnya seperti JBio dengan Longcam ini," paparnya.

Moeldoko menilai penyediaan vaksin merupakan amanah konstitusi negara dalam melindungi seluruh masyarakat Indonesia. Oleh karena itu, pihaknya mendukung industri strategis untuk dapat memproduksi vaksin bagi masyarakat Indonesia dan pasar global.

Ia juga yakin penguatan ini akan menambah kepercayaan masyarakat terhadap keseriusan pemerintah dalam menghadapi pandemi.

"Sehingga inilah era elaborasi dengan semangat kegotongroyongan sebagaimana arahan Bapak Presiden RI Joko Widodo," katanya.

Moeldoko berharap agar lembaga terkait seperti Kementrian Kesehatan, BPOM dan para pakar dapat membimbing proses pendirian pabrik vaksin ini melalui pengawasan, monitoring yang ketat dan evaluasi mendalam terhadap proses produksinya. Dengan demikian produksi vaksin dapat memenuhi azaz efikasi dan keamanan sesuai standar World Health Organization (WHO).

"Taat asas dan kekuatan regulasi adalah kunci keberhasilan pendirian pabrik vaksin yang berkualitas,mohon bimbingan intensif dari lembaga terkait dan para pakar," ungkapnya.

Sementara itu Kepala BPOM Penny Lukito juga bangga terhadap perkembangan industri farmasi di Indonesia. Menurutnya, kemandirian dalam hal obat dan farmasi merupakan hal yang penting.

"Suatu kebanggaan di masa pandemi COVID-19 ini justru bermunculan investasi biofarmasi. Selain mendorong kemandirian industri obat dan farmasi, ini juga bisa mendorong ekspor. Kami menunggu pendampingan vaksin COVID-19 fase ke 3 (tiga)," jelasnya.

Merespons hal ini, Direktur Utama JBio Mahendra Suhardono mengatakan pabrik di Cikande akan menghasilkan produk-produk biofarmasi, termasuk vaksin COVID-19. Adapun produk-produk tersebut nantinya diprioritaskan untuk yang paling dibutuhkan masyarakat Indonesia dan juga negara-negara sedang berkembang.

"Nantinya produk yang akan dihasilkan sesuai dengan pemenuhan standar mutu internasional, khususnya Cara Pembuatan Obat yang Baik (CPOB) yang dikeluarkan BPOM RI, dan juga GMP (Good Manufacturing Practice) WHO," pungkasnya.

Sebagai informasi, dalam pengembangannya, ke depan perusahaan ini akan melakukan transfer teknologi bahan baku dan produk jadi biofarmasi untuk membangun kemandirian nasional.

Pabrik biofarmasi modern dan memenuhi standar dunia milik JBio dan Longcam ini memiliki nilai investasi Rp 500 miliar dan menempati lahan seluas 14.850 meter persegi.

(prf/ega)