35 Organisasi Dokter Resmi Gugat Permenkes Radiologi ke MA

Nur Azizah Rizki Astuti - detikNews
Selasa, 24 Nov 2020 16:20 WIB
Gedung Mahkamah Agung, Jakarta
Gedung Mahkamah Agung (Ari Saputra/detikcom)
Jakarta -

Sebanyak 35 organisasi profesi kedokteran resmi menggugat Permenkes Nomor 24 Tahun 2020 tentang Pelayanan Radiologi Klinik ke Mahkamah Agung (MA). Gugatan dilayangkan setelah somasi ke Menteri Kesehatan (Menkes) Terawan Agus Putranto tak mendapatkan jawaban.

Gugatan ke MA secara resmi telah diajukan pada Selasa (24/11/2020). Organisasi profesi kedokteran diwakili 15 advokat yang tergabung dalam Koalisi Advokat untuk Hak Uji Materiil Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 24 Tahun 2020 tentang Pelayanan Radiologi Klinik.

"Telah secara resmi mengajukan permohonan hak uji materiil terhadap Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 24 Tahun 2020 tentang Pelayanan Radiologi Klinik (Permenkes Nomor 24 Tahun 2020) ke Mahkamah Agung Republik Indonesia," kata koordinator Koalisi Advokat Muhammad Luthfie Hakim dalam keterangan tertulisnya hari ini.

"Setelah somasi yang dilayangkan Koalisi Advokat dan beberapa surat keberatan yang diajukan para klien secara langsung kepada Menteri Kesehatan tidak pernah sama sekali dihargai atau dijawab," sambungnya.

Gugatan itu dilayangkan oleh Koalisi Advokat yang mewakili klien 35 pengurus organisasi profesi kedokteran. Beberapa di antaranya Pengurus Besar Ikatan Dokter Indonesia (PB IDI) Daeng M Faqih selaku Ketua Umum dan Henry Salim Siregar selaku Sekretaris Jenderal, Ketua Pengurus Besar Perhimpunan Dokter Gigi Indonesia/PDGI Sri Hananto Seno, Ketua Majelis Pengembangan Keprofesian/MPPK Poedjo Hartono, Ketua Majelis Kolegium Kedokteran Indonesia/MKKI David Sontani Perdanakusuma, hingga Ketua Majelis Kolegium Kedokteran Gigi Indonesia/MKKGI Chiquita Prahasanti.

Garis besar alasan yuridis gugatan permohonan gugatan terhadap Permenkes Nomor 24 Tahun 2020 meliputi:
I. UU Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran memberikan kewenangan untuk mengatur kompetensi dokter/dokter gigi dan dokter/dokter gigi spesialis (termasuk subspesialis), termasuk dalam hal ini kompetensi dalam pelayanan radiologi (dan tidak memberikan kewenangan tersebut kepada Menteri Kesehatan).

II. Permenkes Nomor 24 Tahun 2020 dengan cara melawan peraturan yang lebih tinggi yaitu UU Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran telah mencampuri kewenangan KKI mengatur kompetensi dokter/dokter gigi dan dokter/dokter gigi spesialis maupun subspesialis dalam memberikan pelayanan radiologi.

III. Perubahan Permenkes Nomor 780 Tahun 2008 dan Kemenkes Nomor 1014/MENKES/SK/XI/2008 menjadi Permenkes Nomor 24 Tahun 2020 dinilai dilakukan dengan cara-cara manipulatif.

IV. Asas-asas pembentukan dan materi muatan Permenkes Nomor 24 Tahun 2020 bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi yaitu UU Nomor 29 Tahun 2004 jo. UU Nomor 12 Tahun 2011 jo. UU Nomor 15 Tahun 2019.

Berdasarkan alasan yuridis tersebut, Koalisi Advokat yang mewakili 35 organisasi profesi kedokteran meminta MA memutuskan Permenkes Radiologi tidak berkekuatan hukum tetap.

"Atas dasar alasan-alasan yuridis di atas, maka Koalisi Advokat memohon kepada Ketua Mahkamah Agung RI untuk memutuskan menyatakan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 24 Tahun 2020 tentang Pelayanan Radiologi Klinik tidak memiliki kekuatan hukum yang mengikat," ujar Luthfie.

"Atau menyatakan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 24 Tahun 2020 tentang Pelayanan Radiologi Klinik Pasal 5 ayat (3), Pasal 11 ayat (1) huruf a., ayat (2), ayat (3), ayat (4), ayat (5), Pasal 12 ayat (1) huruf a, Pasal 29, dan LAMPIRAN RUM. I SUMBER DAYA MANUSIA, Huruf A Nomor 1, Huruf B Nomor 1, Huruf C Nomor 1, Huruf D Nomor 1 tidak memiliki kekuatan hukum yang mengikat," tandasnya.

Selanjutnya
Halaman
1 2