KPK 'Bagi-bagi' Aset Rampasan Koruptor ke Kejagung dan KASN

Farih Maulana Sidik - detikNews
Selasa, 24 Nov 2020 13:02 WIB
KPK
Prosesi penyerahan aset rampasan koruptor dari KPK ke lembaga negara lain (Foto: Tangkapan layar dari kanal YouTube KPK)
Jakarta -

Aset barang rampasan dari tindak pidana korupsi seringkali dilelang atau dapat pula diserahterimakan ke lembaga negara lain pemanfaatannya. KPK sebagai lembaga terdepan dalam pemberantasan korupsi pun memiliki deretan aset dari koruptor yang dapat dimanfaatkan lembaga negara lain.

Hal itu terpotret dalam kegiatan serah terima aset rampasan dari hasil tindak pidana korupsi seperti disiarkan kanal YouTube KPK. Ketua KPK Firli Bahuri mengatakan kegiatan tersebut sebagai wujud tugas KPK yang tidak hanya sekadar penindakan.

"Karena sesungguhnya KPK dalam mempertanggungjawabkan kinerjanya tidak hanya sekadar membuat laporan, tidak hanya sekadar mengajukan seseorang kepada pengadilan," ucap Firli dalam sambutannya.

Firli mengatakan perlakuan terhadap barang rampasan tindak pidana diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 8 Tahun 2016. Untuk itu KPK menetapkan status penggunaan barang rampasan itu ke lembaga negara lain.

"Jadi tadi sudah dipaparkan semua secara transparan terbuka bahwa seluruh barang rampasan milik kita itu sudah kita tetapkan dengan Penetapan Status Penggunaan (atau) PSP sebagaimana Peraturan Menteri Keuangan Nomor 8 Tahun 2016. Ada 3 tata cara perlakuan terhadap benda sitaan barang rampasan. Pertama, ada lelang. Yang kedua adalah dengan cara penetapan status penggunaan, yang ketiga adalah pemusnahan. Ini yang kita laksanakan selama ini," imbuh Firli.

Dalam kegiatan itu hadir pula Jaksa Agung Sanitiar (ST) Burhanuddin, Ketua Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN) Agus Pramusinto, dan Plt Kepala Badan Informasi Geospasial (BIG) Muhtadi Ganda Sutrisna. Jaksa Agung mengaku berterima kasih pada KPK atas penyerahan aset barang rampasan itu.

"Alhamdulillah kami dapat satu di Bandung, di Bali ini di Kuta Utara ini tidak terlalu jauh, kira-kira hanya 25 menit dari Denpasar dan akan kami gunakan untuk mess bagi mereka teman-teman jaksa penuntut umum yang melakukan sidang tindak pidana korupsi di Denpasar dan ini sangat berarti bagi kami," ucap Burhanuddin.

"Kemudian demikian juga yang untuk dan statusnya di Jakarta Selatan, ini juga sangat berarti bagi kami karena kami telah membentuk, sebenarnya bukan membentuk tapi memperbesar memperluas satgas tindak pidana korupsi dan kami memerlukan mess untuk itu dan ini sangat dukungan bagi kami," imbuhnya.

Memang aset apa saja yang 'dibagi-bagi'?

Simak juga video 'Ini 19 Posisi Baru yang Buat KPK Tambah 'Gemuk'':

[Gambas:Video 20detik]



Selanjutnya
Halaman
1 2