KPK Janji Maksimalkan Penanganan Kasus Korupsi Korporasi

Yulida Medistiara - detikNews
Kamis, 06 Agu 2020 12:05 WIB
Nawawi Pomolango
Nawawi Pomolango (Ari Saputra/detikcom)
Jakarta -

KPK akan memaksimalkan penanganan kasus korupsi korporasi maupun kasus pencucian uang pelaku korporasi. Hal itu agar memaksimalkan pengembalian keuntungan yang didapatnya dari korupsi yang dilakukan.

"Ke depan, KPK berkomitmen untuk memaksimalkan penanganan tindak pidana korupsi ataupun pencucian uang dengan pelaku korporasi. Hal ini tentu dimaksudkan untuk memaksimalkan asset recovery atau pengembalian uang hasil korupsi kepada negara," kata Wakil Ketua KPK Nawawi Pomolango dalam diskusi bertajuk Pencucian Uang, Pidana Korporasi, dan Penanganan Korupsi Lintas Negara, yang disampaikan di YouTube KPK RI, Kamis (6/8/2020).

Nawawi mengatakan, hingga 2019, KPK telah menetapkan 6 korporasi sebagai tersangka. Salah satunya kasus korupsi korporasi PT Duta Graha Indah atau DGI terkait dugaan tindak pidana korupsi pembangunan RS Pendidikan Khusus Penyakit Infeksi dan Pariwisata Universitas Udayana tahun anggaran 2009-2010.

Dalam mengungkap kasus korupsi maupun tindak pidana pencucian uang, KPK melakukan strategi follow the money dengan turut bekerja sama dengan aparat penegak hukum negara lain untuk mengembalikan kerugian negara. Nawawi mengungkapkan KPK pernah mengungkap kasus TPPU yang dilakukan korporasi, salah satunya kasus PT Putra Ramadhan alias PT Tradha.

Lebih lanjut, dalam mengusut kasus korupsi e-KTP, KPK juga melakukan kerjasama lintas negara dengan FBI dan lembaga lainnya untuk mengungkap aliran dana hasil korupsi. Nawawi mengatakan KPK masih akan terus melanjutkan penanganan kasus korupsi e-KTP bekerjasama dengan FBI untuk mengumpulkan bukti-bukti.

"KPK akan terus melanjutkan penanganan korupsi lintas negara dengan bekerja sama dengan FBI dalam perkara e-KTP. KPK memang harus bekerjasama dengan dua lembaga di Amerika tersebut karena banyak bukti yang harus didapatkan oleh KPK dengan mengumpulkannya di Amerika," ujar Nawawi.

Sebelumnya, KPK juga pernah melakukan kerja sama dengan penegak hukum negara lain dalam mengungkap kasus korupsi lintas negara. Misalnya kasus suap pembelian mesin pesawat dari Rolls-Royce, yang kini telah memasuki babak baru, yaitu kasasi yang diajukan terdakwa Emirsyah Satar karena banding yang diajukannya ditolak.

"Kerja sama lintas negara juga kami lakukan dalam kasus Garuda Indonesia, di situ KPK bekerja sama dengan beberapa institusi penegak hukum yang ada di luar negeri, khususnya CPIB Singapura dan SFO Inggris," ujarnya.

(yld/dhn)