PKS Kritik Nadiem Serahkan Sekolah Tatap Muka ke Pemda

Nur Azizah Rizki Astuti - detikNews
Selasa, 24 Nov 2020 10:40 WIB
Netty Heryawan
Wakil Ketua Fraksi PKS DPR RI Netty Prasetyani (Foto: Baban Gandapurnama)
Jakarta -

PKS melempar kritik soal diperbolehkannya sekolah tatap muka pada Januari 2021. PKS menilai pemerintah pusat lepas tangan jika keputusan pembukaan sekolah diserahkan kepada pemerintah daerah.

"Pemerintah pusat harus memastikan daerah mana yang siap dan mana yang tidak siap untuk sekolah tatap muka. Buat kualifikasinya berdasarkan data yang akurat. Jangan diserahkan begitu saja ke pemda untuk menentukan sendiri. Ini namanya lepas tanggung jawab," kata Wakil Ketua Fraksi PKS DPR Netty Prasetyani kepada wartawan, Selasa (24/11/2020).

Kebijakan pembelajaran tatap muka mulai Januari 2021 diputuskan dalam Surat Keputusan Bersama (SKB) 4 menteri, yaitu Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Menteri Agama, Menteri Dalam Negeri, dan Menteri Kesehatan. Netty meminta 4 kementerian itu ikut serta dalam pengawasan dan pemberian sanksi jika ditemukan pelanggaran dalam pelaksanaannya.

"Kementerian-kementerian yang tergabung dalam SKB 4 Menteri harus saling bersinergi dalam hal pengawasan serta sanksi jika ditemukan pelanggaran di lapangan. Kita tidak ingin pembukaan sekolah membuat lonjakan kasus bertambah parah," jelasnya.

Netty pun meminta pemerintah pusat terlibat langsung mengawal pelaksanaan pembukaan sekolah. Ia ingin dimulainya sekolah tatap muka harus sesuai standar protokol kesehatan.

"Pastikan persyaratan pembukaan sekolah tatap muka dengan standar AKB (adaptasi kebiasaan baru) dan prokes benar-benar terpenuhi. Ini bukan saatnya trial and error dengan mengorbankan anak-anak bangsa," ujar Netty.

Anggota Komisi IX DPR RI ini juga mengingatkan pemerintah agar melakukan pengawasan secara khusus pada sekolah berasrama, seperti pondok pesantren. Pemerintah, kata Netty, juga harus menyiapkan fasilitas yang memenuhi protokol kesehatan di sekolah-sekolah yang akan memulai pembelajaran tatap muka.



"Koordinasi dan kolaborasi antara Kemendikbud, Kemenag, dan pemda dalam melakukan pengawasan proses belajar di sana harus lebih ketat. Harus ada skema antisipatif agar tidak terjadi lonjakan kasus, mengingat mudah sekali terjadi penularan virus saat anak berkumpul di asrama," ujar Netty.

"Pemerintah harus segera mendata dan memastikan tersedianya fasilitas untuk menjalankan prokes di sekolah-sekolah. Pemerintah pusat dan daerah juga harus berkoordinasi untuk membuat regulasi pembiayaan rapid dan swab test yang terjangkau bagi masyarakat, agar pembukaan sekolah dapat berjalan sesuai dengan yang diharapkan" tandasnya.

Simak juga video 'Sekolah Tatap Muka Boleh, Simak Dulu Sejumlah Larangannya!':

[Gambas:Video 20detik]



Bagaimana pernyataan Mendikbud Nadiem Makarim soal kebijakan sekolah tatap muka mulai Januari 2021? Simak selengkapnya.