Round-Up

10 Suara Tegas Pangdam Jaya Soroti FPI Jangan Buat Aturan Sendiri

Hestiana Dharmastuti - detikNews
Selasa, 24 Nov 2020 04:33 WIB
Kapuspen TNI Mayjen Achmad Riad menemui Pangdam Jaya Mayjen Dudung Abdurachman (Wilda/detikcom)
Foto: Kapuspen TNI Mayjen Achmad Riad menemui Pangdam Jaya Mayjen Dudung Abdurachman (Wilda/detikcom)
Jakarta -

Pangdam Jaya Mayjen TNI Dudung Abdurachman buka-bukaan seputar keikutsertaan TNI di balik penurunan baliho ilegal di Jakarta, termasuk baliho Habib Rizieq Syihab (HRS). Dia menyampaikan sejumlah pesan. Apa itu?

Pernyataan tegas Pangdam Jaya itu disampaikan di Kodam Jaya, Jalan Mayjen Sutoyo, Cililitan, Jakarta Timur, Senin (23/11/2020).

Dalam kesempatan itu, Pangdam Jaya merespons kritik atas keikutsertaan TNI menurunkan baliho hingga mewanti-wanti agar Front Pembela Islam (FPI) agar mematuhi hukum yang berlaku.

Berikut 10 suara tegas Pangdam Jaya soroti FPI jangan buat aturan sendiri:

Pangdam Jaya Sebut yang Kritik TNI Turunkan Baliho HRS Tidak Tahu Ceritanya

Pangdam Jaya Mayjen TNI Dudung Abdurachman menjelaskan keikutsertaan TNI menurunkan baliho Habib Rizieq. Dudung menyebut pihak yang mengkritik TNI tidak mengetahui bagaimana cerita penurunan baliho yang sebenarnya.

"Kritikan itu paling sedikit yang dukung banyak. Dukungnya lebih banyak yang mengkritik itu tidak tahu perjalanannya ceritanya bagaimana penurunan baliho. Penurunan baliho itu sudah 2 bulan yang lalu dilakukan Pol PP, polisi, dan TNI bersama-sama kita lakukan," kata Dudung di Kodam Jaya, Jalan Mayjen Sutoyo, Cililitan, Jakarta Timur, Senin (23/11/2020).

Menurut Dudung, FPI malah meminta Satpol PP DKI memasang kembali baliho Rizieq yang sudah diturunkan. Dia heran FPI bisa berperilaku demikian.

Keikutsertaan TNI menurunkan baliho Rizieq sebelumnya mendapat sejumlah kritik, di antaranya dari duo pimpinan Komisi I DPR RI, Bambang Kristiyono dan Abdul Kharis Almasyhari.

Pangdam Jaya Janji Tindak Tegas Jika FPI Gelar Reuni 212

Reuni 212 yang seharusnya digelar pada 2 Desember 2020 di Monas ditunda. Pangdam Jaya Mayjen TNI Dudung Abdurachman menegaskan pihaknya dan kepolisian akan menindak tegas jika massa tetap menggelar reuni 212.

"Sudah ada surat pernyataan dari FPI dan bahkan imbauan dari gubernur bahwa tidak boleh melaksanakan Reuni 212 karena itu melanggar Perda Nomor 88 Tahun 2020 yang sudah dikeluarkan dan FPI sendiri sudah menyanggupi, sudah membuat surat pernyataan juga dia tidak akan melakukan Reuni 212," kata Dudung.

Dudung menegaskan Kodam Jaya dan Polda Metro Jaya akan menindak tegas jika massa tetap menggelar Reuni 212. Dudung menambahkan setiap warga negara harus patuh terhadap aturan hukum yang berlaku di NKRI.

Pangdam Jaya: FPI Organisasi Apa? Jangan Ada yang Buat Aturan Sendiri!

Pangdam Jaya Mayjen TNI Dudung Abdurachman lantas menceritakan penurunan baliho yang dilakukan personel gabungan antara TNI-Polri serta Satpol PP itu sudah dilakukan sejak 2 bulan lalu. Namun, ketika itu Satpol PP yang lebih banyak bergerak, kemudian dihadang oleh FPI.

"Diadang oleh FPI kemudian didemo suruh masang lagi," jelas Dudung.

"Lah emang dia siapa? Dia ini siapa organisasi apa? Kok pemerintah yang jelas-jelas Pol PP kok ya, pemerintah itu jelas organisasinya ya, strukturnya sudah jelas, kok bisa takut mereka (Pol PP), mereka (FPI) itu siapa? Saya tidak ingin ada keresahan-keresahan dengan membuat aturan-aturan yang menurut dianya sendiri, ini negara hukum harus ada ketetapan hukum yang benar," imbuh dudung.

Pendekatan ke depan, Dudung akan mengimbau FPI memahami hukum yang ada di RI. Lantas, bagaimana jika ada pemasangan baliho secara diam-diam saat jam malam?

"Sudah pasti kita tangkap, nanti dengan Kapolda kita tangkap," tegas Dudung.

Selanjutnya
Halaman
1 2 3