.webp)
Pangdam Jaya Mayjen TNI Dudung Abdurachman menyebut penurunan baliho ilegal di DKI Jakarta tak hanya dilakukan oleh Satpol PP, Polri, dan TNI. Menurut Dudung, masyarakat mulai ikut membantu menurunkan baliho ilegal tersebut.
"Kita akan terus bersinergi dengan Polri, Pol PP, dan sekarang bahkan ada masyarakat yang menurunkan," kata Dudung, di Kodam Jaya, Jalan Mayjen Sutoyo, Cililitan, Jakarta Timur, Senin (23/11/2020).
Dudung menyebut masih banyak baliho ilegal yang belum diturunkan. Untuk baliho yang sudah diturunkan, jumlahnya lebih dari 800. Dia memastikan penurunan baliho ilegal akan terus berlanjut.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Baru 900 ya, masih banyak (baliho yang belum diturunkan). Saya masih dapat pengaduan dari masyarakat, ini belum dicopot, ini juga belum," ungkap Dudung.
Diberitakan sebelumnya, Pangdam Jaya Mayjen TNI Dudung Abdurachman merespons kritik atas keikutsertaan TNI menurunkan baliho Habib Rizieq Syihab (HRS). Dudung menyebut pihak yang mengkritik TNI tidak mengetahui bagaimana cerita penurunan baliho yang sebenarnya.
"Kritikan itu paling sedikit yang dukung banyak. Dukungnya lebih banyak yang mengkritik itu tidak tahu perjalanan ceritanya bagaimana penurunan baliho. Penurunan baliho itu sudah 2 bulan yang lalu dilakukan Pol PP, polisi, dan TNI bersama-sama kita lakukan," kata Dudung di Kodam Jaya.
Menurut Dudung, FPI malah meminta Satpol PP DKI memasang kembali baliho Rizieq yang sudah diturunkan. Dia heran FPI bisa berperilaku demikian.
"Kemudian karena turunkannya Pol PP kemudian dihadang oleh FPI, kemudian didemo suruh masang lagi. Lah emang dia siapa. Dia ini siapa, organisasi apa? Kok pemerintah yang jelas-jelas Pol PP kok ya, pemerintah itu jelas organisasinya ya, strukturnya sudah jelas, kok bisa takut mereka. Mereka (FPI) itu siapa?" tutur Dudung.
(zak/fjp)
