Round-Up

8 Instruksi Jokowi Tegakkan Aturan saat Pilkada Demi Cegah Kerumunan

Hestiana Dharmastuti - detikNews
Senin, 23 Nov 2020 20:30 WIB
Presiden Jokowi
Presiden Jokowi. (Foto: BPMI Setpres/Lukas)
Jakarta -

Presiden Joko Widodo (Jokowi) memberikan sejumlah arahan terbaru dalam rapat terbatas. Jokowi menyoroti mulai dari penanganan kondisi saat Pilkada serentak hingga libur panjang.

Instruksi tersebut disampaikan Jokowi dalam pembukaan rapat terbatas, yang disiarkan langsung lewat kanal YouTube Sekretariat Presiden, Senin (23/11/2020).

Rapat terbatas kali ini membahas laporan Komite Penanganan COVID-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional. Jokowi menekankan soal pentingnya keseimbangan aspek kesehatan masyarakat dan aspek ekonomi yang sama-sama perlu dijaga di tengah pandemi virus Corona ini.

Jokowi berbicara mengenai penanganan kondisi saat Pilkada 2020. Selain itu, segala kegiatan yang melanggar protokol kesehatan COVID-19 harus ditangani aparat dengan tegas. Strategi rem dan gas yang baik bakal mencegah munculnya gelombang kedua COVID-19.

Selain itu, Jokowi menyampaikan mengenai persiapan vaksinasi COVID-19 di Indonesia. Masalah libur panjang di bulan Desember akan dibahas secara khusus di rapat ini.

Berikut 8 instruksi Jokowi tegakkan aturan saat Pilkada demi cegah kerumunan:

Strategi Gas Rem Sudah Kelihatan Hasilnya

Jokowi menyampaikan strategi 'rem dan gas' yang diterapkan dalam menangani pandemi COVID-19 sudah mulai kelihatan hasil baiknya. Keseimbangan aspek kesehatan dan aspek ekonomi sama-sama berhasil dijaga.

"Strategi mengatur keseimbangan rem dan gas ini saya melihat hasilnya mulai kelihatan, terutama dalam pengendalian, baik COVID maupun ekonomi," kata Jokowi.

Strategi rem dan gas diterapkan untuk menjaga kondisi kesehatan masyarakat sekaligus ekonomi di tengah pandemi COVID-19. Jokowi mengingatkan agar kedua hal ini bisa terus dijaga oleh Satgas COVID-19 dan kepala daerah

Data Kasus Aktif Corona RI Lebih Rendah dari Dunia

Jokowi menyampaikan perkembangan rata-rata kasus aktif Corona di Indonesia mencapai 12,78 persen. Jumlah tersebut dinilai lebih rendah daripada rata-rata kasus aktif Corona di dunia.

"Per 22 November rata-rata kasus COVID di seluruh Tanah Air ini 12,78 persen, rata rata kasus aktif 12,78 persen," kata Jokowi.

Jokowi mengatakan rata-rata kasus COVID-19 di Indonesia ini lebih rendah dari rata-rata dunia yang mencapai 28,41 persen. Menurutnya, hasil ini sudah baik.

"Angka ini lebih rendah dari rata-rata kasus aktif dunia yakni sebesar 28,41 persen. Ini sudah baik," ucapnya.

Jangan Sampai Muncul Gelombang Dua Corona

Jokowi menuturkan tren kasus aktif dan kesembuhan pasien COVID-19 di Indonesia sudah cukup baik dibandingkan global. Jokowi menyebut rata-rata kasus aktif COVID-19 di Indonesia 12,78 persen, lebih sedikit daripada dunia yang berada di angka 28,41 persen. Sementara itu untuk kesembuhan sudah mencapai 84,03 persen, lebih besar dibandingkan dunia dengan 69,2 persen.

"Dengan capaian itu saya minta komite, satgas, gubernur, tetap waspada. Rem dan gas itu diatur betul-betul jangan sampai kendor dan juga berisiko memunculkan gelombang dua yang bisa membuat kita side back, mundur lagi," kata Jokowi.

Jokowi juga meminta agar penanganan COVID-19 juga harus dikawal dengan baik dan meminta pada aparat untuk melakukan tindakan tegas pada pelanggar protokol kesehatan.

Satgas-Gubernur Diminta Tegas Cegah Potensi Kegiatan Langgar Protokol

Jokowi memberi pesan khusus kepada Komite, Satgas dan gubernur terkait penanganan Corona. Dia meminta semua tetap waspada dan tidak kendur menangani Corona.

"Dengan capaian seperti itu saya minta Komite, Satgas, para gubernur, untuk tetap waspada. Strategi yang sejak awal kita sampaikan, rem dan gas itu betul-betul diatur betul, jangan sampai kendur dan jangan sampai risiko memunculkan gelombang yang kedua ini yang bisa membuat kita set back mundur lagi," ujar Jokowi, dalam Ratas yang disiarkan di YouTube Setpres, Senin (23/11/2020).

Oleh karena itu, Jokowi meminta kepala daerah dan Satgas mengantisipasi serta mencegah adanya kegiatan yang berpotensi melanggar protokol kesehatan. Ia meminta penindakan terhadap kegiatan yang melanggar protokol kesehatan dilakukan secara tegas.

Selanjutnya
Halaman
1 2