Dewan Pengawas (Dewas) KPK menyebut tak dilibatkan dalam pembuatan Peraturan Komisi (Perkom) Nomor 7 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Komisi Pemberantasan Korupsi. Namun Dewas KPK telah mengingatkan Pimpinan KPK agar perkom harus dibuat sesuai dengan Undang-Undang.
"Sesuai dengan tugas Dewas dalam rakor pengawasan, telah mengingatkan kepada pimpinan agar perkom yang dibuat sesuai dengan UU," kata Anggota Dewas KPK Albertina Ho, kepada wartawan, Senin (23/11/2020).
Albertina mengatakan Dewas KPK menerima informasi bahwa Pimpinan KPK telah melakukan konsultasi soal penyusunan Perkom itu dengan KemenPAN-RB dan Kemenkum HAM. "Informasi yang diterima Dewas waktu itu dari pimpinan, sudah dikonsultasikan dengan Kemenpan RB dan Kemenkum HAM," katanya.
Albertina tak menyangkal penambahan sejumlah posisi jabatan baru membuat struktur organisasi KPK menjadi gemuk. Namun dengan gemuknya struktur organisasi, Dia juga tak bisa memastikan apakah kinerja KPK lebih efektif atau tidak.
"Kalau dikatakan organisasinya gemuk, iya. Karena ada penambahan deputi dan direktorat juga inspektorat dan staf khusus. Apakah akan lebih efisien? Kita lihat saja nanti," ujar Albertina.
Seperti diketahui, KPK mengubah struktur organisasinya dengan menambah sejumlah posisi. Struktur organisasi KPK saat ini menjadi lebih gemuk dibandingkan sebelumnya.
Perubahan itu tertuang dalam Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi (Perkom) Nomor 7 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Komisi Pemberantasan Korupsi yang ditandatangani Ketua KPK Firli Bahuri pada 6 November 2020 dan diundangkan pada 11 November 2020.
Daftar nama jabatan baru di KPK sesuai Perkom 7/2020 selanjutnya >>>
