Gandeng 8 Parpol, KPK Bikin Pendidikan Antikorupsi Bernama 'Proparpol'

Farih Maulana Sidik - detikNews
Senin, 23 Nov 2020 15:05 WIB
KPK
Foto: Tangkapan layar dari kanal YouTube KPK
Jakarta -

KPK mengajak 8 partai politik (parpol) menerapkan pendidikan antikorupsi bagi politikus. Pendekatan pendidikan antikorupsi inilah yang kerap digembar-gemborkan Ketua KPK Firli Bahuri sebagai cara pertama mengatasi korupsi sebelum upaya penindakan.

Upaya itu dilakukan KPK dengan menggelar forum group discussion (FGD) bersama Sekjen atau Wakil Sekjen dari masing-masing parpol. Dari 8 parpol yang diundang, ada 1 parpol yang berhalangan hadir secara online, yaitu PAN. Sedangkan sisanya, yaitu PDIP, Partai Demokrat, PKB, PPP, PKS, NasDem, dan Gerindra, mengikuti kegiatan yang juga dihadiri Direktur Politik Dalam Negeri Kemendagri Syarmadani dan Peneliti Senior LIPI Moch Nurhasim.

"Ada 7 poin penting di sana, dan yang menurut saya yang bagian terpenting adalah bahwa parpol berkomitmen untuk membangun integritas dan budaya antikorupsi sebagai modal utama untuk memberantas korupsi," kata Direktur Pendidikan dan Pelayanan Masyarakat (Dirdikyanmas) KPK Giri Suprapdiono, dalam siaran YouTube KPK, Senin (23/11/2020).

Giri mengatakan parpol juga telah menyepakati dalam beberapa hal, di antaranya termasuk di bagian mana saja pendidikan politik yang di dalamnya ada materi antikorupsi dilakukan, kepada siapa, dan mulai dilakukan pada tahun depan. Giri menilai membangun integritas antikorupsi dalam partai politik itu sangat penting karena hingga kini terdapat 36 persen kasus yang ditangani KPK kerap melibatkan partai politik.

"Sehingga penting menjadikan politik itu sebagai ranah dan segmen perbaikan. Jadi kita bersyukur hari ini parpol berkomitmen akan membentuk program bersama namanya proparpol, singkatan dari proparpol ini adalah program pendidikan antikorupsi bagi politisi, itu sebagai bagian dari pendidikan politik cerdas berintegritas yang sudah dilakukan oleh KPK," katanya.

Dalam kesempatan yang sama, Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto mengapresiasi kegiatan yang diselenggarakan KPK itu. Hasto sepakat bahwa pendidikan antikorupsi perlu diterapkan oleh semua parpol kepada para kadernya.

"Ini merupakan hal yang sangat positif, kami mengapresiasi kepada KPK atas pendekatan untuk berdialog bersama-sama dengan partai politik dan kami sepakat terhadap seluruh aspek dari insersi pendidikan anti korupsi pada partai politik," ucap Hasto.

Hal senada disampaikan Wasekjen Partai Demokrat Renanda Bachtiar. Dia menyebut bahwa pendidikan antikorupsi untuk para kader PD sudah dilakukan sejak 2015.

"Sejak 2015 sudah bekerja sama dengan KPK untuk menyelenggarakan bukan saja insersi pendidikan antikorupsi, tetapi kita juga sudah punya namanya sekolah antikorupsi yang sudah kita lakukan di beberapa provinsi," katanya.

"Ini semua adalah wujud keseriusan kita untuk bersama-sama dengan KPK bergandengan tangan kemudian melakukan sosialisasi dan pendidikan antikorupsi, terutama khususnya kader partai Demokrat," sambungnya.

(fas/dhn)