Golkar: Pernyataan Pangdam Jaya soal 'Bubarkan FPI' Punya Dasar Hukum

Rahel Narda Chaterine - detikNews
Jumat, 20 Nov 2020 12:33 WIB
Wakil Ketua Komisi VIII DPR dan Ketua DPP Golkar
Ace Hasan (Foto: dok. DPR)
Jakarta -

Pangdam Jaya Mayjen TNI Dudung Abdurachman menyebut, apabila FPI tidak taat terhadap hukum, ormas tersebut bisa dibubarkan. Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI dari Fraksi Golkar Ace Hasan Syadzily menilai pernyataan Pangdam Jaya itu memiliki dasar hukum.

"Jadi apa yang disampaikan Pangdam Jaya itu memiliki dasar hukumnya sebagaimana Perppu No 2 Tahun 2017 tentang Organisasi Kemasyarakatan," kata Ace kepada wartawan, Jumat (20/10/2020).

Namun Ace enggan memberi penilaian apakah ormas FPI sudah melanggar ketentuan yang tertuang dalam Perppu Nomor 2 Tahun 2017 tentang Organisasi Kemasyarakatan atau tidak. Menurutnya, penegak hukumlah yang berhak memberikan keputusan.

"Saya tidak dalam kapasitas untuk menilai. Kita serahkan kepada pihak yang berwenang dan penegak hukum menegakkan aturan perundang-undangan," tuturnya.

Ketua DPP Partai Golkar ini mengatakan Pasal 59 ayat (3) Perppu No 2 Tahun 2017 mengatur tentang berbagai larangan yang ormas. Larangan tersebut mencakup tindakan permusuhan terhadap suku, agama, atau golongan tertentu hingga mengganggu ketertiban dan ketenteraman umum.

"Pasal 59 ayat (3) yang di dalamnya menyebutkan: a. melakukan tindakan permusuhan terhadap suku, agama, ras, atau golongan; b. melakukan penyalahgunaan, penistaan, atau penodaan terhadap agama yang dianut di Indonesia; c. melakukan tindakan kekerasan, mengganggu ketenteraman dan ketertiban umum, atau merusak fasilitas umum dan fasilitas sosial; dan/atau d. melakukan kegiatan yang menjadi tugas dan wewenang penegak hukum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan," jelas Ace.

Lebih lanjut, Ace mengungkapkan pelanggaran terhadap Perppu Nomor 2 Tahun 2017 tersebut dapat dikenai sanksi. Mulai peringatan tertulis, penghentian aktivitas ormas sementara, hingga pencabutan izin ormas.

"Dalam pasal selanjutnya, terutama Pasal 61, disebutkan sanksi yang tegas. Dari peringatan tertulis, penghentian aktivitas ormas sementara, hingga pencabutan izin badan hukum terhadap ormas yang melanggar ketentuan itu," tegasnya.

Selanjutnya
Halaman
1 2