BPBD Harap Relokasi 169 KK Terdampak Erupsi Sinabung Segera Tuntas

Datuk Haris Molana - detikNews
Jumat, 20 Nov 2020 12:24 WIB
Gunung Sinabung menyemburkan material vulkanik saat erupsi di Desa Tiga Pancur, Karo, Sumatera Utara, Minggu (23/8/2020). Pusat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi (PVMBG) menyatakan Gunung Sinabung berstatus level III atau siaga dan meminta masyarakat untuk tidak melakukan aktivitas di desa yang telah direlokasi.  ANTARAFOTO/Edy Regar/Lmo/foc.
Ilustrasi erupsi Gunung Sinabung (Foto: ANTARA FOTO/Edy Regar)
Karo -

Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Karo, Sumatera Utara, berharap proses relokasi 169 keluarga terdampak erupsi Gunung Sinabung segera tuntas. BPBD berharap kekurangan anggaran dapat segera diatasi.

"Progres penanganan Sinabung sampai saat ini masih secara intensif ditangani dan berharap agar kekurangan anggaran dapat direalisasikan, untuk mempercepat penanganan infrastruktur yang sedang dilaksanakan," Kata Plt Kalaksa BPBD Karo Natanail Perangin Angin kepada wartawan, Jumat (20/11/2020).

Natanail mengatakan ada sejumlah permasalahan yang masih dihadapi dalam proses rehabilitasi dan rekonstruksi pascaerupsi Gunung Sinabung. Dia menyebut 169 keluarga yang masuk bagian relokasi tahap II telah ditetapkan melalui SK Bupati Karo tapi belum mendapatkan penanganan.

Dia juga menyebut ada kendala soal jalan penghubung Desa Pertibi dan Nagara menuju kawasan relokasi Siosar. Selain itu, pemenuhan fasilitas umum berupa puskesmas, sekolah, hingga kantor desa juga masih terkendala.

Selanjutnya, pihaknya juga masih menghadapi kendala dalam penyiapan 1.022 petak ladang lahan usaha tani (LUT). Dia menyebut perlu dukungan dari berbagai pihak agar permasalahan yang ada segera tuntas.

"Untuk menyelesaikan permasalahan sengketa lahan, diperlukan dukungan dan ketegasan dari APH dan pemerintah atasan," ujar Natanail.

Sementara itu, Deputi Rehabilitasi dan Rekonstruksi Rifai mengatakan hal itu harus dilaksanakan dengan cepat. Selain itu, proses rehabilitasi juga harus benar secara administrasi agar tidak menimbulkan masalah lain.

(haf/haf)