Soal Struktur Gemuk KPK, PKS Singgung Prinsip Ramping Struktur-Kaya Fungsi

Eva Safitri - detikNews
Kamis, 19 Nov 2020 11:00 WIB
Gedung KPK
Gedung KPK (Ari Saputra/detikcom)
Jakarta -

Struktur KPK kini menjadi gemuk karena menambah struktur organisasinya dengan sejumlah posisi.

"Jadi KPK itu kalau memang menambah bidang itu memang tidak sejalan dengan UU KPK," kata anggota Komisi III Fraksi PKS Achmad Dimyati Natakusumah kepada wartawan, Kamis (19/11/2020).

Dia menyebut misalnya struktur pendidikan yang ditambah KPK. Menurutnya, soal pendidikan sudah diatur dalam subbidang.

"Bidang pendidikan itu ada di Subbidang Pencegahan. Jadi seyogianya dikaji kembali peraturan KPK itu supaya tidak bertentangan dengan UU," ujar Dimyati.

"Jadi, kalau saya lihat, kan sudah jelas bidang-bidangnya dan subbidang. Dasar itulah yang menjadikan KPK membuat struktur organisasi tata kerja dengan UU yang ada. Jadi kalau misalnya bidang pendidikan ditambah penting, kan itu sudah ada di Subbidang Pencegahan, kan bisa subbid itu diperkuat," lanjutnya.

Dimyati mengatakan struktur yang sudah ada saat ini, yakni empat bidang, di KPK sudah cukup. Dia menilai lebih baik struktur KPK ramping agar lebih efisien.

"Kan sekarang itu kan prinsipnya miskin struktur-kaya fungsi. Ramping kan lebih efisien, lebih efektif. Kalau saya sih lihat cukuplah empat bidang, itu sudah sangat hebat dan sangat luas," ucap dia.

Dia kemudian meminta KPK mengkaji lebih dalam soal penambahan struktur. "Saya minta KPK coba dikaji kembali, kan tidak ada salahnya dikaji kembali putusan yang bertentangan dengan UU. Dasar KPK mungkin dasarnya tugas pokok fungsi KPK, tapi dia tidak membaca mungkin Pasal 26 itu, itu kan ada ayat 1, 2, 3, 4 kan ada di situ pasal itu tidak direvisi oleh UU KPK yang baru tahun 2019," imbau Dimyati.

Sebelumnya, KPK mengubah struktur organisasinya dengan menambah sejumlah posisi. Struktur organisasi KPK saat ini menjadi lebih gemuk dibandingkan sebelumnya.

Perubahan itu tertuang dalam Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi (Perkom) Nomor 7 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Komisi Pemberantasan Korupsi yang ditandatangani Ketua KPK Firli Bahuri pada 6 November 2020 dan diundangkan pada 11 November 2020.

Indonesia Corruption Watch (ICW) menyoroti penambahan sejumlah posisi dalam struktur KPK. ICW menilai penambahan posisi dalam struktur KPK bertentangan dengan Undang-Undang tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU KPK).

"ICW beranggapan bahwa Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor 7 Tahun 2020 (Perkom 7/2020) tentang Organisasi dan Tata Kerja KPK bertentangan dengan Undang-Undang tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi," kata peneliti dari ICW, Kurnia Ramadhana, kepada wartawan, Rabu (18/11).

(eva/aud)