Dugaan Korupsi Cakada di Pilkada 2020, KPK: Ada yang Segera Naik Penyidikan

Farih Maulana Sidik - detikNews
Rabu, 18 Nov 2020 13:01 WIB
Fokus Gedung KPK Baru (tidak untuk insert)
Ilustrasi (Andhika Akbarayansyah/detikcom)
Jakarta - KPK telah memulai penyelidikan ke sejumlah calon kepada daerah (cakada) yang ikut berkontestasi dalam Pilkada Serentak 2020. Kini, ada sejumlah penyelidikan yang akan dinaikkan ke tahap penyidikan.

"Pada kesempatan ini kami sampaikan pula bahwa saat ini saja KPK telah melakukan penyelidikan terhadap beberapa yang terdaftar sebagai cakada di beberapa daerah. Mudah-mudahan tidak di daerah ini, tidak di DIY, Sulsel, Babel," kata Wakil Ketua KPK Nawawi Pomolango dalam webinar Pembekalan Pilkada Berintegritas 2020, Rabu (18/11/2020).

"Tetapi kami menyampaikan bahwa komisi (KPK) sekarang terus dan sedang melakukan tindakan-tindakan penyelidikan. Bahkan mungkin ada yang segera dinaikkan pada tahap penyidikan," imbuhnya.

Pembekalan kali ini diikuti oleh para cakada dari Provinsi Kalimantan Selatan, Sulawesi Selatan, Bangka Belitung, dan DI Yogyakarta. Nawawi memberikan sejumlah wejangan kepada para cakada untuk mencegah tindak pidana korupsi.

"Jadi sekali lagi keikutsertaan KPK di dalam melakukan kegiatan webinar pembekalan seperti ini semuanya tertuju kepada upaya untuk mencegah terjadinya tindak pidana korupsi," katanya.

Nawawi menegaskan bahwa KPK berbeda sikap dengan aparat penegak hukum lain, dalam hal ini Kejaksaan Agung (Kejagung) dan Polri. Menurut hakim karir pertama yang menjadi pimpinan KPK itu, Kejagung dan Polri menghentikan penyelidikan dan penyidikan korupsi dalam rangka Pilkada 2020.

"KPK memastikan bahwa kami terus melakukan jika ada indikasi tindak pidana korupsi yang dilaksanakan di tengah-tengah pelaksanaan kampanye pelaksanaan pilkada ini, maka KPK akan melakukan tindakan-tindakan," katanya.

Seperti diketahui, KPK melakukan pemantauan terhadap sejumlah daerah yang menggelar Pilkada Serentak 2020. Bahkan KPK telah memulai penyelidikan ke sejumlah calon kepala daerah yang ikut berkontestasi dalam pesta demokrasi tersebut.

"Kami sampaikan pada kesempatan ini KPK bahkan telah memulai penyelidikan pada beberapa pasangan yang terikut dalam penyelenggaraan pilkada ini," kata Wakil Ketua KPK Nawawi Pomolango dalam webinar pembekalan cakada Provinsi Sulawesi Utara dan NTB di YouTube Kanal KPK, Kamis (5/11). (fas/zak)