KPK: Kejagung-Bareskrim Kooperatif, Berkas Djoko Tjandra Dikirim Secepatnya

Farih Maulana Sidik - detikNews
Selasa, 17 Nov 2020 18:30 WIB
Wakil Ketua KPK Alexander Marwata didampingi Plt Jubir KPK Ali Fikri memberi pernyataan pers terkait operasi tangkap tangan (OTT) Bupati Sidoarjo Saiful Ilah di Gedung KPK, Rabu (8/1/2019). KPK menunjukkan barang bukti suap yang disita dalam OTT tersebut.
Alexander Marwata (Ari Saputra/detikcom)
Jakarta -

KPK terus berkoordinasi dengan Bareskrim Polri dan Kejaksaan Agung (Kejagung) terkait supervisi KPK dalam perkara korupsi Djoko Tjandra. Pimpinan KPK mengungkap Bareskrim dan Kejagung akan segera mengirim salinan berkas perkara dan berita acara pemeriksaan (BAP) Djoko Tjandra ke KPK.

"Kami sudah berkirim surat, dan Kejaksaan Agung dan Bareskrim akan mengirim berkas-berkas itu secepatanya. Kita sudah koordinasi terus," kata Wakil Ketua KPK Alexander Marwata kepada wartawan di Gedung Merah Putih KPK, Jl Kuningan Persada, Jakarta, Selasa (17/11/2020).

Alex memastikan bahwa Bareskrim dan Kejagung bersikap kooperatif terhadap KPK. Oleh karena itu, koordinasi untuk supervisi KPK menangani perkara korupsi di aparat penegak hukum lain pun tetap berjalan.

"Kita berkoordinasi saja. Karena apa? Itu kan nggak bisa juga kita paksa, karena di dalam perpres pun itu sudah diatur bahwa KPK dalam melakukan supervisi itu boleh meminta dokumen-dokumen data dan Kejaksaan Agung, Bareskrim paham terkait hal itu. Mereka kooperatif akan memberikan," katanya.

Sebelumnya, Wakil Ketua KPK Nawawi Pomolango menyebut hingga kini pihaknya belum menerima salinan berkas perkara dan BAP Djoko Tjandra. Nawawi menyebut KPK telah mengirimkan dua surat untuk meminta salinan berkas perkara dan BAP Djoko Tjandra.

"Jadi perkara mengenai Djoko Tjandra ini, ini kan sudah ditetapkan disupervisi oleh KPK, baik yang di Bareskrim maupun di Kejaksaan Agung, dan kita sudah pernah melakukan gelar bersama, karenanya KPK pada tanggal 22 September 2020, dan kemudian pada tanggal 8 Oktober 2020 telah mengirimkan surat permintaan salinan berkas perkara dan berita acara pemeriksaan terhadap perkara tersebut, baik yang di Bareskrim dan di Kejagung," kata Nawawi kepada wartawan, Kamis (12/11).

"Tapi hingga saat ini memang belum ada, KPK belum memperoleh dokumen yang diminta KPK tersebut," imbuhnya.

Pekan lalu, Kejagung mengaku sedang menyiapkan dokumen kasus Djoko Tjandra. Berkas dokumen kasus Djoko Tjandra akan dikirim oleh pihak Jampidsus.

"Sedang dilakukan koordinasi untuk berkas perkara secara lengkap dan segera diserahkan kelengkapan yg diminta," kata Kepala Pusat Kepala Pusat Penerangan Hukum (Kapuspenkum) Kejagung, Hari Setiyono kepada detikcom, Jumat (13/1).

(fas/zak)