Singgung Revisi UU Perkawinan, Nurul Arifin: RUU Ketahanan Keluarga Tak Perlu

Rolando Fransiscus Sihombing - detikNews
Senin, 16 Nov 2020 13:32 WIB
nurul arifin anggota dpr priode 2019- 2024
Foto: Nurul Arifin. (Lamhot Aritonang/detikcom).
Jakarta -

Rancangan Undang-Undang (RUU) Ketahanan Keluarga memasuki tahap harmonisasi dalam pembahasan di Baleg DPR RI. Golkar memandang RUU ini belum diperlukan karena masih bisa diwakili UU yang sudah ada.

"Kami mewakili teman-teman yang lain melihat bahwa urgensi dari RUU ini belum urgen, belum perlulah, karena kita melihat banyak UU yang bisa mewakili UU ketahanan keluarga ini," kata Anggota Baleg DPR RI Fraksi Golkar, Nurul Arifin dalam rapat harmonisasi RUU Ketahanan Keluarga di kompleks gedung MPR/DPR, Senayan, Jakarta, Senin (16/11/2020).

Nurul menyebut salah satu UU yang sudah mewakili ketahanan keluarga adalah UU Nomor 10 tahun 1992 tentang Perkawinan. Nurul menyebut UU itu sudah mengatur soal ketahanan keluarga di dalamnya.

"Misalnya, salah satu contohnya adalah dalam UU Nomor 10 tahun 1992 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga Sejahtera yang berbunyi ketahanan keluarga adalah kondisi dinamik suatu keluarga yang memiliki keuletan dan ketangguhan serta mengandung kemampuan fisik materil dan psikis mental spiritual guna hidup mandiri dan mengembang diri dan keluarganya untuk hidup harmonis dalam meningkatkan kesejahteraan lahir dan kebahagiaan batin," ujar Nurul.

Oleh sebab itu, menurut Nurul, RUU Ketahanan Keluarga dinilai tak diperlukan. UU terkait soal ketahanan keluarga sudah ada dan bisa mewakili.

"Kemudian juga saya memiliki juga catatan-catatan pribadi untuk menyatakan bahwa sebetulnya UU ini tidak perlu karena ada UU lain yang sudah existing dan kemudian sudah mewakili dari substansi yang ada di RUU Ketahanan Keluarga ini seperti yang lain adalah UU tentang Perkawinan dimana UU ini juga mengatur tentang peran keluarga dan sebagainya," tutur Nurul.

Waketum Partai Golkar ini berpendapat lebih baik menguatkan ketahanan keluarga di UU terkait yang sudah ada. Semisal, kata Nurul, merevisi UU Perkawinan yang sudah ada.

"Sekali lagi argumentasi saya adalah lebih baik menguatkan UU, merevisi UU Perkawinan yang sudah ada misalnya yang sudah menjadi rencana dari dahulu sampai saat ini juga belum terealisasi daripada membuat UU baru yang kelihatannya substansinya ini terlalu luas dan mengurusi segala macam hal," imbuhnya.

Tonton juga video 'Pengamat Soal RUU Ketahanan Keluarga: Sebaiknya Jadi Soft Law':

[Gambas:Video 20detik]



RUU Ketahanan Keluarga menjadi polemik di publik. Seperti apa aturannya? Simak di halaman sebelah.

Selanjutnya
Halaman
1 2