RUU Ketahanan Keluarga: Cuti Melahirkan untuk Istri 6 Bulan, Suami 3 Hari

Tim detikcom - detikNews
Jumat, 13 Nov 2020 10:04 WIB
Asian Pregnant Woman patient is on drip receiving a saline solution on bed VIP room at hospital, selective focus.
Ilustrasi melahirkan (Foto: iStock)
Jakarta -

RUU Ketahanan Keluarga kini masuk dalam tahap harmonisasi di Badan Legislasi (Baleg) DPR. Salah satu pasal dalam draf RUU Ketahanan Keluarga menyebutkan soal cuti melahirkan hingga 6 bulan bagi perempuan dan 3 hari bagi laki-laki.

Dalam draf RUU Ketahanan Keluarga yang diterima, seperti dilihat detikcom, Jumat (13/11/2020), cuti melahirkan bagi perempuan pekerja serta cuti istri melahirkan bagi laki-laki pekerja tercantum pada Pasal 27 Ayat 3 huruf c. Ayat 3 menjelaskan soal indikator pekerjaan ramah keluarga.

Berikut bunyi Pasal 27 ayat 3 huruf c RUU Ketahanan Keluarga:
c. pemberian cuti di masa kehamilan dan cuti kelahiran bagi perempuan pekerja paling sedikit 6 (enam) bulan, cuti istri melahirkan bagi laki-laki pekerja paling sedikit 3 (tiga) hari, tanpa kehilangan haknya atas upah atau gaji dan posisi pekerjaannya

Dalam ayat yang sama disebutkan pula indikator pekerjaan ramah keluarga meliputi pengadaan fasilitas khusus menyusui di tempat kerja dan sarana umum, serta kesempatan untuk menyusui, menyiapkan, dan menyimpan air susu ibu perah (ASIP) selama waktu kerja. Pada huruf g juga dijelaskan soal cuti pengasuhan bagi perempuan pekerja.

Berikut bunyi Pasal 27 ayat 3 huruf g RUU Ketahanan Keluarga:
g. pemberian kesempatan cuti di luar tanggungan selama 2 (dua) tahun bagi perempuan pekerja yang membutuhkan waktu pengasuhan khusus

Pasal 27 ayat 1 juga mengatur tanggung jawab pemerintah pusat dan daerah dalam mewujudkan kebijakan pekerjaan ramah keluarga. Pada ayat 2 pasal tersebut diatur pula kebijakan pengembangan pekerjaan ramah keluarga di instansi nonpemerintah.

Berikut bunyi Pasal 27 ayat 1 dan 2:

(1) Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah bertanggung jawab mewujudkan kebijakan pengembangan pekerjaan ramah Keluarga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (2) huruf a yang dapat dilaksanakan di lembaga atau instansi pemerintah dan non pemerintah.

(2) Kebijakan pengembangan pekerjaan ramah Keluarga di instansi non pemerintah dilaksanakan melalui kerja sama dengan pemangku kepentingan di bidang ketenagakerjaan.

Simak juga video 'Pengamat Soal RUU Ketahanan Keluarga: Sebaiknya Jadi Soft Law':

[Gambas:Video 20detik]



RUU Ketahanan Keluarga menuai kontroversi. Simak di halaman selanjutnya. >>>

Selanjutnya
Halaman
1 2