Round-Up

Kontroversi RUU Bolehkan Pemerintah 'Ikut Campur' Urusan Rumah Tangga

Tim Detikcom - detikNews
Jumat, 13 Nov 2020 08:02 WIB
Gedung DPR
Foto: Ilustrasi Gedung DPR. (Andhika Prasetia/detikcom).
Jakarta -

Rancangan undang-undang (RUU) Ketahanan Keluarga yang menjadi kontroversi kembali dilanjutkan pembahasannya oleh DPR. RUU ini pun menambah kontroversi baru karena memperbolehkan pemerintah untuk 'ikut campur' urusan rumah tangga masyarakat.

Harmonisasi RUU Ketahanan Keluarga dilanjutkan oleh Badan Legislasi (Baleg) DPR RI. Baleg menggelar rapat kelanjutan harmonisasi RUU itu pada Kamis (12/11/2020) dengan mendengarkan presentasi dari tim ahli Baleg DPR terkait RUU Ketahanan Keluarga.

Rapat digelar di ruang rapat Baleg DPR, kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, dipimpin oleh Wakil Ketua Baleg DPR Willy Aditya. Agenda rapat adalah pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan RUU Ketahanan Keluarga.

"Menindaklanjuti hal tersebut, Badan Legislasi telah menugaskan tim ahli untuk melakukan kajian terhadap RUU Ketahanan Keluarga. Pada rapat pagi ini kita akan mendengarkan paparan dari tim ahli terkait dengan hasil kajian yang telah dilakukan," kata Willy.

RUU Ketahanan Keluarga telah melalui dua kali harmonisasi di Baleg sebelumnya. RUU ini diusulkan oleh empat anggota Dewan dari tiga fraksi, yaitu Sodik Mudjahid dari Fraksi Gerindra, Ali Taher dari Fraksi PAN, serta Ledia Hanifa dan Netty Prasetyani dari Fraksi PKS.

"Badan Legislasi sudah mengundang pengusul untuk mendapatkan penjelasan terkait dengan urgensi substansi dan hal-hal pokok yang mendasari disusun dan diusulkannya RUU tersebut pada 13 Februari dan 21 September," ujarnya.

Baleg DPR pun menyebut RUU Ketahanan Keluarga yang menjadi kontroversi ini masih perlu penyempurnaan. Baleg juga memberikan sejumlah catatan perbaikan. Hal tersebut disampaikan oleh Ketua Tim Ahli Baleg DPR untuk RUU Ketahanan Keluarga, Barus.

Dalam rapat Baleg kemarin, Barus menyampaikan hasil kajian soal RUU Ketahanan Keluarga. Barus sebelumnya menyebutkan jika RUU Ketahanan Keluarga telah memenuhi syarat formil untuk diajukan sebagai undang-undang.

"RUU tentang Ketahanan Keluarga setelah kami pelajari telah memenuhi syarat formil untuk diajukan, karena RUU tersebut termasuk dalam Prolegnas RUU prioritas 2020 nomor urut 35 dan telah disertai dengan naskah akademik," kata Barus.

Baleg DPR selanjutnya melakukan kajian RUU Ketahanan Keluarga meliputi aspek teknis, substantif, dan asas-asas pembentukan peraturan perundang-undangan. Kajian dilakukan pada konsideran serta penjelasan pasal-pasal yang ada dalam RUU maupun antar-RUU dengan berbagai peraturan perundang-undangan yang ada.

Aspek teknis berkaitan dengan tata cara penulisan dan aspek bahasa. Sementara dalam aspek substantif, Baleg DPR memberikan sejumlah catatan untuk perbaikan, meliputi konsideran menimbang hingga penjelasan sejumlah pasal.

Baleg DPR menyederhanakan konsideran menimbang dari yang sebelumnya 7 butir menjadi 4 butir. Selain itu, Baleg menyoroti definisi keluarga yang sudah diatur dalam UU lain.

"Pada pasal 1 angka 1 tentang definisi keluarga, nah karena definisi yang sama sudah diatur dalam UU Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan, maka sebaiknya itu disesuaikan supaya definisi keluarga di Indonesia ini nanti tidak beragam dalam UU yang berbeda, semestinya harus satu. Dalam pasal 1 angka 2, yakni definisi ketahanan keluarga juga sebaiknya disesuaikan dengan definisi yang ada di UU Nomor 52 Tahun 2009," ujarnya.

Baleg DPR juga menyoroti soal pendidikan Ketahanan Keluarga serta peran BKKBN. Simak di halaman selanjutnya. >>>

Selanjutnya
Halaman
1 2 3 4 5