.webp)
Tentara Nasional Indonesia Angkatan Laut (TNI AL) mengajukan modernisasi alutsista kepada Kementerian Pertahanan (Kemhan). TNI AL menyebut beberapa alutsista sudah berusia tua.
"Modernisasi sudah kita ajukan kepada Kemhan, khususnya yang diperlukan untuk mendukung tugas pokok Marinir peralatan," kata Kepala Staf TNI Angkatan Laut (KSAL) Laksamana TNI Yudo Margono saat konferensi pers di Markas Komando Korps Marinir, Jalan Prajurit KKO Usman dan Harun, Jakarta Pusat, Senin (16/11/2020).
Yudo menambahkan peremajaan kendaraan tempur amfibi sangat dibutuhkan. Selain itu, lanjutnya, kapal perang Republik Indonesia (KRI) juga perlu dilakukan peremajaan.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Kendaraan tempur amfibi yang sangat dibutuhkan. Karena yang sekarang ini kondisinya sudah lama ya, sama dengan KRI-KRI kita," ujar Yudo.
Yudo belum menjelaskan kapan pengajuan alutsista itu dilakukan. "Kita sudah ajukan kepada Kemhan untuk modernisasi alutsista marinir, khususnya peralatan tempur amfibi. Sudah, sudah kita ajukan," ucap dia.
Terkait pemerintah akan membeli kapal perang dari Denmark, Yudo mengatakan TNI AL menunggu dari Kemhan. Dia mengatakan kewenangan pengadaan alat ada di Kemhan.
"Nah itu kewenangannya Kemhan. Tentunya itu pengadaan ya kewenangannya Kemhan," kata Yudo.
Presiden Jokowi sebelumnya berpesan supaya jajarannya tidak membeli alutsista usang. Seperti apa arahannya?
Dalam rapat terbatas, 22 November 2019, Jokowi meminta jajaran menterinya, termasuk Menteri Pertahanan (Menhan) Prabowo Subianto melakukan pengadaan alat utama sistem persenjataan atau alutsista yang tidak ketinggalan zaman. Prabowo dkk diminta memperhitungkan corak peperangan di masa mendatang.
"Saya minta kebijakan pengadaan alutsista betul-betul memperhitungkan mengkalkulasi, mengantisipasi teknologi persenjataan yang berubah begitu sangat cepatnya, yang ini akan mempengaruhi corak peperangan di masa yang akan datang," kata Jokowi.
"Jangan sampai pengadaan alutsista kita lakukan dengan teknologi yang sudah usang, yang sudah ketinggalan, dan tidak sesuai dengan corak peperangan di masa yang akan datang," imbuhnya.
"Roadmapnya harus jelas. Dalam pengembangan industri alat pertahanan di dalam negeri, mulai dari hulu sampai hilir, dengan melibatkan baik BUMN sampai swasta sehingga kita bisa mengurangi ketergantungan terhadap impor alutsista dari luar negeri," kata Jokowi.
Selain itu, ada sejumlah arahan mengenai penguatan industri pertahanan. Yang pertama dengan pelibatan BUMN hingga swasta untuk mengurangi impor alutsista.
