Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) meragukan data yang disampaikan Komisi Pemilihan Umum (KPU) mengenai jumlah pemilih Pilkada 2020 yang belum merekam e-KTP. Kemendagri menyebut, jumlah yang disampaikan KPU berubah-ubah.
Direktur Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dirjen Dukcapil) Kemendagri Zudan Arif Fakrulloh mengaku sampai tertawa saat membaca data KPU karena menurutnya belum sebulan, angka yang belum merekam e-KTP turun dari 20-an juta menjadi 1,75 juta.
Dalam rilis yang disampaikan Puspen Kemendagri, dijelaskan bahwa pada Selasa (27/10) Komisioner KPU Viryan Aziz menyebut ada 20,7 juta pemilih Pilkada 2020 yang belum merekam e-KTP. Data itu berubah jadi 2,7 juta orang, pada Senin (2/11).
Terbaru, pada Kamis (12/11), Viryan menyebut masih ada 1,75 juta orang yang belum rekam e-KTP. Jumlah itu tersebar paling banyak di Provinsi Papua, Jawa Timur, dan Jawa Barat. Karenanya, Zudan meragukan data KPU yang tak dikoordinasikan sama sekali dengan Dukcapil.
"Saya masih ragu dengan angkanya Pak Viryan Aziz Komisioner KPU. Dulu 20 juta, minggu lalu turun 2,7 juta, minggu ini 1,7 juta. Lama-lama juga jadi habis sendiri," ujar Zudan dalam keterangan tertulis, Jumat (13/11/2020).
Zudan mengingatkan, seharusnya KPU berkoordinasi terlebih dulu dan memadankan datanya dengan database di Dukcapil, sebelum merilis data tersebut. Data dari KPU itu harus dicocokkan dengan Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK).
Simak video 'Tiru Korsel, Begini Cara KPU Cegah Lonjakan Corona Saat Pilkada':
Zudan memastikan jajarannya bekerja supaya seluruh WNI dapat merekam e-KTP. Simak di halaman selanjutnya:
