Round-Up

Kontroversi RUU Bolehkan Pemerintah 'Ikut Campur' Urusan Rumah Tangga

Tim Detikcom - detikNews
Jumat, 13 Nov 2020 08:02 WIB
Gedung DPR
Foto: Ilustrasi Gedung DPR. (Andhika Prasetia/detikcom).

Untuk diketahui, RUU Ketahanan Keluarga mulanya diusulkan 5 anggota DPR lintas fraksi. Selain ketiga pengusul yang hadir, RUU ini juga diusulkan anggota DPR F-Gerindra Sodik Mudjahid. Anggota DPR F-Golkar Endang Maria mulanya juga menjadi salah satu pengusul, namun Golkar menarik dukungannya.

RUU Ketahanan Keluarga menjadi kontroversi karena dianggap terlalu mengurusi ranah privat warga negara. Kontroversi RUU ini di antaranya soal mengatur kewajiba istri, pasal 'seks sadis' BDSM, hingga soal kamar anak yang dipisah untuk menghindari inses.

Ali Taher sebagai salah satu pengusul sempat menyampaikan pentingnya RUU ini karena terjadi kesenjangan pembangunan antara desa dan kota. Keberadaan RUU ini pun disebutnya penting untuk ketahanan nasional.

"Antara rural dan urban itu ketika ada transformasi, akan menimbulkan 6 persoalan mendasar, yaitu pengangguran, kemiskinan, disorganisasi keluarga, kriminalisasi, kebebasan seks, dan narkoba, yang sekarang mempengaruhi ketahanan keluarga. Sehingga dipandang perlu pentingnya UU ini untuk memperkokoh ketahanan nasional kita," ujar Ali.

"Pengaruh globalisasi dan perkembangan di bidang sosial, ekonomi, dan budaya serta teknologi informasi telah menyebabkan pergeseran nilai-nilai budaya bangsa dan ketahanan keluarga, shg dibutuhkan kebijakan ketahanan keluarga yang berpihak pada kepentingan keluarga dan memberikan perlindungan terhadap seluruh keluarga," imbuhnya.

Netty HeryawanNetty Heryawan. (Foto: Dok Pemprov Jabar).

Pengusul Sebut RUU Ketahanan Keluarga Tak Intervensi Privasi

Salah satu pengusul RUU, Netty Prasetyani dari F-PKS, menegaskan RUU Ketahanan Keluarga tidak akan mengatur soal ranah privat. Menurut Netty, substansi RUU tersebut adalah bagaimana pemerintah memiliki keberpihakan dalam mewujudkan keluarga yang kuat. Netty menyebutkan pihaknya menyadari tidak mungkin menyeragamkan keluarga-keluarga di Indonesia dengan satu UU.

"Saya ingin menegaskan bahwa ini adalah sebuah gagasan yang kita ingin persembahkan kepada hadirnya keluarga-keluarga berkualitas di Indonesia. Jadi kalau kemudian ada pertanyaan yang masih mengulang soal ranah privat, saya dan teman-teman tegaskan bahwa kita tidak berbicara dan mengintervensi ruang privat," kata Netty, istri eks Gubernur Jawa Barat Ahmad Heryawan (Aher), dalam rapat di Baleg DPR, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (21/9/2020).

"Tapi kita sekali lagi ingin memberikan gambaran bahwa ternyata pemerintah juga memiliki concern dan keberpihakan. Kalau kita bicara tentang privat maka peraturan-peraturan yang kemudian kita baca sebagian juga mengakses, menyentuh keluarga. Jadi artinya kalau kita bandingkan dengan apa yang ada di dalam draf RUU Ketahanan Keluarga, tidak ada sama sekali upaya untuk mengintervensi ruang privat dan tidak ada keinginan untuk menyeragamkan bentuk-betuk atau jenis-jenis keluarga yang ada di Indonesia," sambungnya.

Netty juga sempat menyinggung soal program Nawacita Presiden Joko Widodo (Jokowi) dalam kaitannya dengan RUU Ketahanan Keluarga. Nawacita Jokowi yang dimaksud adalah membangun sumber daya manusia (SDM) unggul mulai dari keluarga. Netty ingin keluarga menjadi basis kebijakan publik.

"Kita ingin keluarga jadi basis kebijakan publik. Bukan hanya keluarga rentan atau prasejahtera yang jadi sasaran, tapi semua keluarga di Indonesia berhak mendapatkan perhatian, akses dari kebijakan yang dikeluarkan pemerintah sehingga saling melengkapi yang berlandaskan pada Pancasila dan amanat UUD 1945," ujar istri mantan Gubernur Jawa Barat Ahmad Heryawan (Aher) itu.

RUU Ketahanan Keluarga pernah ditolak Istana. Ketua DPR Puan Maharani juga mengindikasikan tidak sepakat dengan RUU yang menjadi kontroversi itu. Simak informasinya di halaman berikut.

Selanjutnya
Halaman
1 2 3 4 5