2 RUU Mulai Dibahas Lagi, Golkar Minta DPR Komunikasi Dulu ke Pemerintah

Nur Azizah Rizki Astuti - detikNews
Kamis, 12 Nov 2020 16:15 WIB
Anggota DPR Fraksi Partai Golkar Dapil Jateng III, Wakil Ketua Komisi IV DPR
Anggota Baleg DPR Fraksi Golkar, Firman Soebagyo (Ari Saputra/detikcom)
Jakarta -

Dalam waktu bersamaan, 2 RUU yang sudah lama 'mati suri' di DPR kini mulai dibahas lagi. Fraksi Golkar meminta DPR berkomunikasi dulu dengan pemerintah soal urgensi 2 RUU yang 'hidup lagi' ini.

Dua RUU yang dimaksud adalah RUU Larangan Minuman Beralkohol dan RUU Ketahanan Keluarga. Seperti diketahui, dua RUU ini sudah pernah mencuat di beberapa masa sidang lalu namun mandek karena memicu kontroversi.

"Ada dua (RUU) yang mungkin perlu saya tegaskan bahwa (RUU) tentang Ketahanan Keluarga dan RUU Larangan Minuman Beralkohol. Ini mohon juga dikomunikasikan dengan pemerintah, apakah tentang ketahanan keluarga ini menjadi urgen nggak dari pemerintah," kata anggota Baleg DPR dari Fraksi Golkar, Firman Soebagyo, dalam rapat Baleg, Kamis (12/11/2020).

Firman tidak ingin ada ketidaksinkronan pandangan antara pemerintah dan DPR dalam pembahasan RUU tersebut. Ia khawatir persepsi publik kepada DPR menjadi buruk.

"Jangan sampai juga nanti setelah kita setujui di harmonisasi DPR, kemudian sampai pimpinan tidak jalan lagi. Atau sebaliknya, dari pimpinan DPR sudah setuju, sampai kepada tingkat pemerintah, pemerintah tidak setuju," ujar Firman.

"Kembali lagi seolah-olah nanti DPR dikesankan oleh publik membahas UU ini asal-asalan saja, tidak dibutuhkan oleh kepentingan negara," sambungnya.

Terkait RUU Larangan Minuman Beralkohol, Firman mengusulkan agar pembahasannya betul-betul dikomunikasikan dengan pemerintah. Ia tidak ingin RUU Larangan Minuman Beralkohol bernasib sama dengan RUU yang tidak selesai dibahas DPR.

"Tentang (RUU) Larangan Minuman Beralkohol, ini juga mohon betul-betul dikomunikasikan dan dikonfirmasi dengan pemerintah, karena minuman beralkohol ini pernah dibentuk pansus, nasibnya hampir seperti RUU Pertembakauan dan Perkelapasawitan. Sudah ada pansusnya, tetapi pemerintah tidak pernah memberikan respons, tidak pernah ngirim DIM, dan lain sebagainya," ungkapnya.

Firman mengusulkan kedua RUU ini dikeluarkan dari Prolegnas prioritas 2020 jika tidak ada kesepakatan dengan pemerintah. Simak di halaman selanjutnya. >>>

Selanjutnya
Halaman
1 2