Round-Up

Kontroversi RUU Bolehkan Pemerintah 'Ikut Campur' Urusan Rumah Tangga

Tim Detikcom - detikNews
Jumat, 13 Nov 2020 08:02 WIB
Gedung DPR
Foto: Ilustrasi Gedung DPR. (Andhika Prasetia/detikcom).

Selanjutnya, Baleg DPR menyoroti soal pendidikan Ketahanan Keluarga serta peran BKKBN. Baleg pun mempertanyakan salah satu pasal yang menyebutkan dapat dibentuk Pusat Layanan Ketahanan Keluarga (PLKK) di perguruan tinggi.

"Jadi kita perlu konfirmasi ke pengusul, bagaimana sebenarnya mengenai yang menjalankan tugas ketahanan keluarga itu, karena dalam pasal 23 mengatur pemerintah kementerian/lembaga, tapi sebenarnya tugas itu diemban oleh BKKBN. Ini kan nanti kesannya siapa nanti yang menjalankan kan menjadi tanda tanya, atau bisa menjadi tarik-menarik," ujar Barus.

"Ketentuan Pasal 51 ayat 2 menentukan di perguruan tinggi juga dapat dibentuk PLKK. Ini juga dipandang perlu dikonfirmasi kepada pengusul, karena perguruan tinggi bukan pengemban tugas kepemerintahan bidang kependudukan/ketahanan keluarga serta struktural hubungan dengan Kemendikbud," lanjut dia.

Barus menyebut RUU Ketahanan Keluarga secara umum telah memenuhi asas pembentukan peraturan perundang-undangan. Namun, menurutnya, RUU ini masih perlu penyempurnaan.

"RUU tentang Ketahanan Keluarga ini secara garis besar telah memenuhi asas-asas pembentukan peraturan perudang-undangan. Namun berdasarkan kajian tersebut di atas, RUU ini masih perlu penyempurnaan, khususnya dari asas kejelasan rumusan dan asas dapat dilaksanakan. Hal ini agar sesuai Pasal 5 huruf a UU Nomor 12 tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan juncto Pasal 23 huruf a Peraturan DPR RI tentang Tata Cara Mempersiapkan RUU," tandasnya.

Pemerintah Dibolehkan Pantau Keharmonisan Keluarga

Salah satu pasal dalam RUU Ketahanan Keluarga membahas peran pemerintah dalam memantau pembangunan ketahanan keluarga. Dalam draf RUU ini, peran pemerintah dalam memantau ketahanan keluarga tercantum dalam Pasal 55. Pemantauan dan evaluasi akan dilakukan paling sedikit satu kali dalam setahun.

Begini bunyi pasalnya:

BAB VIII
PEMANTAUAN DAN EVALUASI
Pasal 55
(1) Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah melaksanakan pemantauan dan evaluasi Pembangunan Ketahanan Keluarga.
(2) Pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan menggunakan indikator Ketahanan Keluarga.
(3) Pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.
(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemantauan dan evaluasi Pembangunan Ketahanan Keluarga diatur dalam Peraturan Pemerintah.

Sementara itu, yang dimaksud dengan 'Pembangunan Ketahanan Keluarga' ialah terkait optimalisasi dan ketangguhan keluarga.

"Pembangunan Ketahanan Keluarga adalah upaya dalam menciptakan, mengoptimalisasikan keuletan, dan ketangguhan Keluarga untuk berkembang guna hidup harmonis dalam meningkatkan kesejahteraan lahir dan batin," bunyi Pasal 1 ayat 4.

Beberapa poin dalam RUU Ketahanan Keluarga yang menjadi kontroversi lainnya adalah:

- Donor sperma dan ovum bisa dipidana
- BDSM (sadisme dan masokisme) hingga homosex wajib direhabilitasi
- Praktik sewa rahim bisa dipidana
- Kewajiban istri dan suami. Salah satu kewajiban istri dalam RUU ini adalah mengatur urusan rumah tangga sebaik-baiknya

RUU Ketahanan Keluarga dianggap mencampuri urusan rumah tangga. Simak pendapat dari beberapa anggota DPR soal hal tersebut di halaman selanjutnya.

Selanjutnya
Halaman
1 2 3 4 5