Round-Up

Strategi Serangan Balik Jaksa Agung soal Pernyataan Kasus Semanggi

Hestiana Dharmastuti - detikNews
Jumat, 13 Nov 2020 07:14 WIB
Jaksa Agung ST Burhanuddin bicara terkait kasus Jiwasraya. Kasus itu pun kini tengah dalam tahap penyidikan dan diduga mengarah pada tindak pidana korupsi.
Jaksa Agung ST Burhanuddin. (Foto: Grandyos Zafna)
Jakarta -

Jaksa Agung ST Burhanuddin melakukan perlawanan usai divonis melawan hukum terkait pernyataannya yang menyebut peristiwa Semanggi I dan II bukanlah pelanggaran HAM berat. Merasa keberatan atas vonis itu, Jaksa Agung mengajukan banding.

Awalnya, Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Jakarta memvonis Jaksa Agung telah melakukan perbuatan melawan hukum. Putusan itu terkait 'pernyataan' Jaksa Agung di DPR soal status pelanggaran HAM di peristiwa Semanggi 1 dan II.

Selain itu, PTUN memerintahkan agar Jaksa Agung untuk menyampaikan pernyataan yang sebenarnya terkait peristiwa Semanggi tersebut.

Putusan itu dibacakan oleh Ketua Majelis Hakim Andi Muh Ali Rahman beserta anggota Umar Dani, Syafaat dan diungah di laman Direktori Putusan MA, pada Rabu (4/11/2020). Putusan tersebut juga disampaikan ke para pihak dalam aplikasi e-court.

Atas putusan PTUN, Jaksa Agung resmi mengajukan banding. Pengajuan banding itu telah diajukan oleh Jaksa Pengacara Negara pada 9 November 2020.

Jaksa Agung: DPR Nyatakan Semanggi I-II Bukan Pelanggaran HAM Berat

Jaksa Agung ST Burhanuddin menyebut DPR telah memutuskan peristiwa Semanggi I dan Semanggi II bukanlah pelanggaran HAM berat saat rapat bersama Komisi III DPR.

Jaksa Agung menyatakan hal itu dalam Rapat Kerja antara Komisi III DPR RI dan Jaksa Agung RI pada tanggal 16 Januari 2020.

"Peristiwa Semanggi I-II, telah ada hasil rapat paripurna DPR RI yang menyatakan bahwa peristiwa tersebut bukan merupakan pelanggaran HAM berat," kata Jaksa Agung di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (16/1/2020).

Awalnya dalam rapat bersama Komisi III DPR, Jaksa Agung membacakan progres penanganan kasus dugaan pelanggaran HAM berat.

Adapun kesimpulan peristiwa Semanggi I-II bukanlah pelanggaran berat yang disampaikan Jaksa Agung disebutnya merupakan keputusan DPR.

Saat membacakan paparan soal peristiwa Semanggi I-II, Jaksa Agung tak memerinci paripurna DPR yang dimaksudnya.

Burhanuddin menuturkan, terdapat sejumlah kendala yang dihadapi dalam penanganan kasus dugaan pelanggaran HAM berat masa lalu. Salah satu kendalanya yakni belum ada pengadilan HAM ad hoc.

Pada tahun 2001, DPR telah merekomendasikan bahwa kasus TSS (Tri Sakti-Semanggi I dan Semanggi II) bukan merupakan pelanggaran HAM berat. Dalam rekomendasi yang dikeluarkan tahun 2001 itu, DPR menyatakan tidak ada tanda pelanggaran HAM berat dalam peristiwa TSS.

Dengan adanya keputusan itu, secara otomatis pemerintah tidak bisa menindaklanjuti dengan pengadilan HAM Ad Hoc.

PTUN: Pernyataan Jaksa Agung Soal Peristiwa Semanggi Melawan Hukum

PTUN Jakarta mengabulkan gugatan keluarga korban Semanggi I-II yang menggungat Jaksa Agung ST Burhanuddin.

"Mengadili, eksepsi menyatakan eksepsi-eksepsi yang disampaikan tergugat tidak diterima. Pokok perkara, mengabulkan gugatan para penggugat seluruhnya," kata Ketua Majelis Hakim Andi Muh Ali Rahman, dalam putusan yang dibacakan hari ini dan diungah di laman Direktori Putusan MA, Rabu (4/11/2020).

Hakim menyatakan pernyataan Jaksa Agung yang menyebut peristiwa Semanggi I dan II pada rapat paripurna DPR bukan lah pelanggaran HAM berat adalah perbuatan melawan hukum.

"Menyatakan tindakan pemerintah berupa penyampaian tergugat dalam Rapat Kerja antara Komisi III DPR RI dan Jaksa Agung RI pada tanggal 16 Januari 2020 yang menyampaikan: "... Peristiwa Semanggi I dan Semanggi II yang sudah ada hasil rapat paripurna DPR RI yang menyatakan bahwa peristiwa tersebut bukan merupakan pelanggaran HAM berat, seharusnya Komnas HAM tidak menindaklanjuti karena tidak ada alasan untuk dibentuknya Pengadilan ad hoc berdasarkan hasil rekomendasi DPR RI kepada Presiden untuk menerbitkan Keppres pembentukan Pengadilan HAM ad hoc sesuai Pasal 43 ayat (2) UU No. 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM" adalah perbuatan melawan hukum oleh Badan dan/atau pejabat pemerintahan," kata Andi.

Tonton video 'Kejagung Belum Putuskan Tragedi Semanggi Masuk Pelanggaran HAM Berat':

[Gambas:Video 20detik]



Selanjutnya
Halaman
1 2 3