Kejagung Jawab PTUN soal 'Kebohongan' Ucapan Jaksa Agung: Lihat Bukti Dulu!

Wilda Hayatun Nufus - detikNews
Kamis, 05 Nov 2020 19:45 WIB
Jaksa Agung ST Burhanuddin (Wilda Hayatun Nufus/detikcom)
Jaksa Agung ST Burhanuddin (Foto: Wilda Hayatun Nufus/detikcom)
Jakarta -

Pernyataan Jaksa Agung Sanitiar (ST) Burhanuddin mengenai Peristiwa Semanggi I-II bukan pelanggaran hukum HAM berat berujung pada polemik. Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Jakarta memvonis ucapan Burhanuddin itu melawan hukum.

Menanggapi itu Kejaksaan Agung (Kejagung) memberikan perlawanan. Menurut Jaksa Agung Muda Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara (Jamdatun) Feri Wibisono mengatakan majelis hakim PTUN Jakarta yang memutus gugatan itu tidak menunjukkan bukti rekaman video rapat dengar pendapat antara Jaksa Agung dengan Komisi III DPR, sebab menurutnya pernyataan Jaksa Agung itu berdasar pada laporan khusus DPR RI tertanggal 28 Juni dan 9 Juli 2001.

"Dalam penyampaian di rekaman tersebut, Jaksa Agung terkait pelanggaran HAM berat masa lalu, salah satunya Semanggi I dan II didasarkan pada laporan khusus DPR RI tanggal 28 Juni 2001 dan 9 Juli 2001. Jaksa Agung menyampaikan ini sehingga penyembunyian fakta, kebohongan, itu tidak ada apabila pengadilan melihat kepada bukti rekaman itu, tapi PTUN Jakarta tidak mau melihat bukti rekaman itu," kata Feri dalam jumpa pers di Kompleks Kejagung, Jalan Bulungan, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Kamis (5/11/2020).

Feri menilai pertimbangan hakim yang menilai pernyataan Jaksa Agung sebagai tindakan pemerintahan adalah cacat substansi. Pasalnya, Feri menilai hal itu didasarkan pada keyakinan hakim tanpa melihat bukti yang mendukung.

"PTUN Jakarta juga melanggar beberapa ketentuan yang diwajibkan dalam halaman 115 PTUN memberikan pertimbangan bahwa tindakan Jaksa Agung dikualifikasikan sebagai tindakan pemerintahan, ucapan di DPR adalah cacat substansi, karena pernyataan tersebut tidak sesuai dengan fakta sebenarnya, dalam menentukan terbukti atau tidak maka hakim berkewajiban menjelaskan peraturan mana yang dilanggar, karena memang tidak ada peraturan yang dilanggar. Hakim memformulasikan berdasarkan keyakinan saja, tanpa bukti yang memadai dan kemudian lalai, membuat pertimbangan yang benar berkaitan pelanggaran Jaksa Agung sehingga dikategorikan sebagai cacat substansi," ungkapnya.

Feri mengatakan Kejagung pun tengah menyiapkan langkah hukum. Dalam waktu dekat Kejagung akan mengajukan upaya banding.

"Melihat pada banyaknya kesalahan-kesalahan yang dilakukan oleh PTUN Jakarta dalam memeriksa dan mengadili perkara ini, banyaknya kewajiban pemeriksaan alat bukti yang tidak dilakukan oleh pengadilan PTUN dan banyaknya kesimpulan-kesimpulan yang dibuat tidak berdasarkan kepada alat bukti yang ada, maka kami mempersiapkan diri bahwa putusan ini adalah putusan yang tidak benar dan kami harus melakukan banding atas satu putusan yang tidak berdasarkan kepada hukum acara yang seharusnya dilakukan," kata Feri.

Feri menerangkan hakim PTUN telah mengabaikan alat bukti dari saksi ahli. Hakim pun, sebut Feri, tidak menilai keterangan ahli yang merupakan kewajibannya berkaitan dengan alat bukti.

Selanjutnya
Halaman
1 2