.webp)
Uji klinis vaksin COVID-19, Sinovac, di Brasil, sempat ditangguhkan dan kini diizinkan untuk berjalan lagi. Hal ini pun masuk pantauan pemerintah Indonesia yang juga sedang menjadi lokasi uji klinis Sinovac.
"Pemerintah terus mengikuti perkembangan uji klinis COVID-19 yang dilakukan di luar Indonesia. Berbagai temuan, termasuk yang terjadi di Brasil, dalam tahapan tersebut menjadi masukan dan evaluasi perkembangan di dalam negeri," kata Juru Bicara Satgas Penanganan COVID-19, Wiku Adisasmito, dalam jumpa pers di Youtube BNPB, Kamis (12/11/2020).
Pemerintah memastikan vaksin Sinovac baru bisa digunakan bila sudah lolos uji klinis tahap 3. Selain itu vaksin juga harus mendapatkan emergency use authorization (EUA) dari BPOM.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Masih soal vaksin, dunia internasional juga dihebohkan dengan vaksin COVID-19 Pfizer-BioNTech yang diklaim memiliki keefektifan lebih dari 90 persen.
Akankah pemerintah RI membeli vaksin tersebut?
"Pemerintah RI terbuka pada kandidat vaksin yang cocok dan efektif namun tetap harus mempertimbangkan berbagai aspek pendukung, aspek kandidat vaksin tersebut," kata Wiku.
Terkait vaksin Pfizer ini, Kepala Staf Kepresidenan, Moeldoko, juga sudah angkat bicara. Penuturannya ada di halaman berikutnya.
Tonton video 'Di Balik Keputusan Brasil Tangguhkan Uji Vaksin Sinovac China':
Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko mengatakan, salah satu hal yang perlu diperhatikan adalah alur distribusi vaksin lewat cara rantai dingin atau cold chain. Artinya, suhu perlu terus dijaga supaya mutu vaksin tidak menurun.
"Yang pasti orientasi pertama Sinovac dan Sinopharm. Tidak menutup kemungkinan. Tapi juga ada persoalan teknis yang dari sisi perlakuan terhadap vaksin itu, dingin ya, itu daerah-daerah seperti kita ini sepertinya akan menghadapi kesulitan karena jaring dinginnya itu, harus melalui suatu temperatur (cold chain -red), sehingga pada nantinya harus distribusi dari satu wilayah ke wilayah lain akan menghadapi masalah," kata Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko kepada wartawan di gedung Bina Graha, Jalan Veteran, Jakarta Pusat, Kamis (12/11/2020).
Moeldoko menerangkan pertimbangan utama pemerintah dalam melaksanakan vaksinasi yakni tingkat keefektifan dari kandidat vaksin COVID-19 yang akan digunakan serta pertimbangan harga dan masalah teknis lainnya. Permasalahan teknis yang dimaksud yakni dari sisi perlakukan terhadap vaksin yang akan digunakan.
Moeldoko menambahkan, pemerintah saat ini berorientasi mengenai pengadaan vaksin COVID-19 dari Sinovac dan Sinopharm. Tetapi tidak menutup peluang dengan vaksin dari perusahaan lain yang dianggap efektif.
"Iya. Saya pikir seperti itu. Eijkman juga mengembangkan vaksin Merah Putih, mungkin ada lagi pabrik vaksin di Indonesia mungkin semuanya akan pasti jadi pertimbangan. Pertimbangannya adalah efektivitas, yang kedua juga pertimbangan harga, mungkin pertimbangan teknis, dan seterusnya, persediaan," sebut Moeldoko.
