.webp)
Sebelumnya, Ketua Tim Ahli Baleg DPR untuk RUU Ketahanan Keluarga, Barus, menyampaikan hasil kajian dalam rapat di Baleg DPR, kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (12/11/2020). Barus menyebutkan RUU Ketahanan Keluarga telah memenuhi syarat formil untuk diajukan sebagai undang-undang.
"RUU tentang Ketahanan Keluarga setelah kami pelajari telah memenuhi syarat formil untuk diajukan, karena RUU tersebut termasuk dalam Prolegnas RUU prioritas 2020 nomor urut 35 dan telah disertai dengan naskah akademik," kata Barus.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Baleg DPR selanjutnya melakukan kajian RUU Ketahanan Keluarga meliputi aspek teknis, substantif, dan asas-asas pembentukan peraturan perundang-undangan. Kajian dilakukan pada konsideran serta penjelasan pasal-pasal yang ada dalam RUU maupun antar-RUU dengan berbagai peraturan perundang-undangan yang ada.
RUU ini pun menuai kritik. Anggota Baleg DPR Fraksi PDIP My Esti Wijayati, menilai RUU Ketahanan Keluarga terlalu mencampuri urusan rumah tangga.
"Ada beberapa yang saya menganggap hal ini mengganjal. Bahwa negara seolah-seolah akan mencampuri urusan keluarga sampai ke ranah rumah tangga. Yang di dalam rumah tangga itu terbangun oleh beberapa hal yang mungkin tidak bisa kita undangkan. Di situ ada rasa, ada problematika, cinta, ada toleransi, yang mungkin saja juga di dalam keluarga itu terdiri dari bermacam-macam," kata Esti dalam rapat Baleg DPR, Kamis (12/11).
(rdp/tor)
